Berita-compasnews.com, Jakarta,10 April 2025( Bakamla RI/Indonesia Coast Guard) Dalam Melaksanakan implementasi peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan,keselamatandan penegakan hukum ( KKPH) diwilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, Bakamla RI secara resmi menggelar pembukaan patroli bersama tahun 2025 yang dipimpin oleh kepala Bakamla RI Laksda TNI Dr.Irvansyah,S.H,M.Tr.Opsla.,di Kantor Bakamla Rawamangun,jakarta Timur (10/4/2025.
Sesuai dengan peraturan Menko Polhukam No.13 tahun 2025 tentang rencana Patroli Nasiona Tahun 2025,target dan patroli bersama ini yakni,menurunkan angka pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan Wilayah yurisdiksi Indonesia ,meningkatkan waktu tanggap (response time) terhadap penanganan kejadian keamanan dah keselamatan di laut,serta mengurangi pemeriksaan berulang berdasarkan data dan aduan dari masyarakat pengguna laut,
Pada tahun ini,Patroli bersama Bakamla RI telah menginjak tahun ke- 4 sejak 2022 dengan melibatkan berbagai instansi terkait meliputi,TNI AL,Polri,kementerian keuangan,kementerian kelautan dan perikanan,serta kementerian perhubungan.
Patroli bersama ini tidak hanya sekedar pengawasan rutin,namun juga sebagai simbol semangat persatuan dan komitmen kita dalam menjaga kedaulatan negara,melindungi sumber daya alam,serta mengantisipasi kejahatan dan pelanggaran hukum di laut,ujar kepala Bakamla RI dalam amanat nya.
Kepala Bakamla RI juga memberikan tiga penekanan yaitu laksanakan koordinasi yang baik,tanamkan pola pikir bahwa apa yang kita lakukan demi Bangsa dan negara,serta tidak lupa utamakan dan keselamatan,patuhi norma,kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Patroli bersama yang berlangsung hingga Juni 2025 ini diharapkan berjalan dengan lancar,dan dapat melakukan penindakan atau minimal memberikan efek pencegahan atau deterrence terhadap segala aktifitas ilegal dilaut,ujar nya dalam menutup sambutan.
Pembukaan patroli Bersama 2025 ini berjalan lancar secara hybrid,guna mendukung intruk si presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD tahun Anggaran 2025 dengan tidak mengadakan kegiatanp seremonial,dan di ikuti oleh seluruh instansi yang terlibat .
ReporterWawan Nugroho
Editor : Taufik