Berita-compasnews.com,BENGKAYANG,KALBAR – Senin, 27 April 2026, halaman Kantor Bupati Bengkayang tampak megah dan penuh sukacita. Ucapan "Selamat Hari Jadi ke-27" terpampang luas, tumpeng dipotong, dan pidato tentang otonomi daerah serta "Asta Cita" menggema. Namun, kemeriahan ini terasa kontras, bahkan ironis, bagi warga di pelosok desa yang masih harus bertaruh nyawa melintasi infrastruktur yang ringsek.
Otonomi Daerah: Sejahtera di Pidato, Merana di Realita Dalam sambutannya, Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, menekankan poin strategis tentang sinergi pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Namun, bagi masyarakat Desa Godang Damar, Kecamatan Lembah Bawang, poin-poin tersebut hanyalah deretan kata tanpa makna yang menyentuh tanah.
Faktanya, Jembatan Sungai Subah menjadi bukti bisu kegagalan distribusi hasil pajak dan dana otonomi daerah. Jembatan yang dibangun sejak era transmigrasi tahun 1983 ini belum pernah tersentuh perbaikan berarti dari APBD Kabupaten Bengkayang. Selama 43 tahun, jembatan kayu tersebut dibiarkan melapuk, menjadi ancaman nyata bagi setiap warga yang melintas.
Kemandirian Fiskal atau Kelalaian Anggaran? Kritik tajam datang dari Amboysius.AN, Penasehat DPC MMBB Kabupaten Bengkayang. Ia mempertanyakan arah kebijakan anggaran pemerintah daerah yang selama puluhan tahun seolah menutup mata terhadap akses vital masyarakat.
"Sejak dulu sampai sekarang, jembatan ini belum pernah disentuh perbaikan dari pemerintah daerah. Padahal usianya sudah sangat lama," ungkap Amboysius dengan nada kecewa.
Padahal, wilayah Lembah Bawang dikepung oleh perkebunan kelapa sawit skala besar. Ironi ini semakin tajam ketika masyarakat mempertanyakan ke mana larinya pajak dan kontribusi perusahaan. Program Corporate Social Responsibility (CSR) dinilai hanya menjadi pajangan administratif tanpa dampak nyata pada infrastruktur publik.
Rakyat Membayar Pajak, Tapi Menelan Janji. Masyarakat Bengkayang secara rutin menyetorkan kewajiban pajak mereka kepada negara dengan harapan mendapatkan fasilitas yang layak. Namun, potret jalan berlumpur dan jembatan kayu yang nyaris roboh menunjukkan adanya ketimpangan prioritas pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Bengkayang ditantang untuk membuktikan slogan "Optimis dan Mandiri" bukan sekadar jargon di hari ulang tahun. Rakyat tidak butuh perayaan mewah di kantor bupati; mereka butuh jembatan yang kokoh untuk membawa anak sekolah dan hasil tani.
Momentum HUT ke-27 ini seharusnya menjadi ajang refleksi, bukan sekadar seremoni. Jika setelah hampir tiga dekade berdiri jembatan dari tahun 1983 pun belum mampu diperbaiki, maka esensi otonomi daerah di Bengkayang patut dipertanyakan: Untuk siapa sebenarnya pembangunan ini ditujukan?
Harapan Warga: Masyarakat mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bengkayang untuk segera mengalokasikan anggaran rehabilitasi total Jembatan Subah dan perbaikan jalan di Lembah Bawang pada tahun anggaran ini. Jangan biarkan rakyat terus membayar pajak hanya untuk melihat pejabat berpesta di atas tumpeng ulang tahun.
Editor : Kusnadi