Beritakompas.com, Ketapang Kalbar – Kabid Bina Marga Dinas PUTR Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat saat di konfirmasi pada (10/8/23) melalui via WhatsApp terkait dengan beberapa paket pekerjaan Kabid Bina Marga Dinas PUTR Ketapang Rahmad Syutoyo menjelaskan bahwa memang benar dia Pejabat Pembuat Kometmennya (PPK).
Selanjutnya ketika di lanjutkan konfirmasi kepadanya tentang legal stendingnya mengenai persyaratan menjadi PPK seperti yang telah dijelaskan didalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor. 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 5 PA/KPA menetapkan PPK pada Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah. Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK yaitu: a. memiliki integritas dan disiplin, b. menandatangani Pakta Integritas, Cc. memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK: d. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara: dan e memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat terpenuhi, Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat terpenuhi, persyaratan Sarjana Strata Satu (S1) dapat diganti dengan paling rendah golongan III/a atau disetarakan dengan golongan IlI/a. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan dengan memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan teknis pekerjaan.
Pasal 6 Pengangkatan dan pemberhentian PPK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan PPK dapat dijabat oleh: a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian/Lembaga /Perangkat Daerah, namun Rahmad syutoyo Bungkam tidak menjawab sampai berita ini ditayangkan.
Penulis : Abd.Rahman
------------------------------------------------
