Beritakompas.com, Malang – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menugaskan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mengatasi masalah kelangkaan gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram di beberapa daerah di Indonesia. Kelangkaan tersebut telah menyulitkan masyarakat di daerah-daerah seperti Magetan, Banyuwangi, serta sejumlah daerah di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
“Mengenai kelangkaan biar Pak Menteri BUMN yang jawab karena menyangkut Pertamina di bawah beliau,” ujar Jokowi usai meninjau harga pangan di Pasar Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin, (24/7/2023)
Presiden Jokowi menyatakan bahwa masalah kelangkaan gas elpiji bersubsidi ini menjadi tanggung jawab Menteri BUMN karena Pertamina, perusahaan negara yang mengurus penyaluran elpiji, berada di bawah kewenangan Menteri BUMN, yaitu Erick Thohir.
Kelangkaan elpiji 3 kg ini telah menjadi sorotan sebelumnya dan dalam upaya penanganannya, telah ditetapkan keputusan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Keputusan Menteri ESDM No.37.K/MG.05/MEM.M/2023 tanggal 27 Februari 2023 mengatur tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran, dan Keputusan Dirjen Migas Nomor 99.K/MG.05/DJM/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran.
Sejak 1 Maret 2023, Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero) telah melakukan registrasi atau pendataan pengguna LPG 3 Kg ke dalam sistem berbasis web sebagai bagian dari Program Pendistribusian LPG 3 Kg Tepat Sasaran. Tujuan dari program ini adalah untuk memastikan bahwa subsidi LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Mulai 1 Januari 2024, hanya masyarakat yang telah terdata yang akan dapat memperoleh LPG 3 Kg.
Presiden Jokowi menekankan bahwa LPG 3 kg yang bersubsidi harus benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan bukan untuk spekulasi atau perebutan di pasaran. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi LPG tabung 3 kg sebesar Rp 117,85 triliun untuk tahun ini guna memastikan kelangsungan program subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan.
(Reagan)
------------------------------------------------
