Beritakompas.com, Pandeglang – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 kembali diwarnai aksi protes, tak sedikit orang tua yang merasakan kekecewaan terhadap penyelenggaraannya.
Aktivis Pembela Masyarakat “Muhaimin” Mengatakan, banyaknya kasus seperti nama siswa yang hilang berdasarkan hasil pengumuman sebelumnya itu mesti menjadi perhatian serius oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten sebagai garda terdepan penyelenggaraan PPDB.
Kasus yang mencuat itu harus betul diteliti dan dicermati baik-baik, baik dari segi server maupun indikasi adanya calo atau oknum yang kembali beraksi pada PPDB Kali ini.
Lain halnya yang beredar kabar dari internal dinas pendidikan, bahwa ada oknum yang mengatasnamakan saudara kadis berinisial D dan A, kuat dugaan oknum tersebut memperjualbelikan kuota siswa di sekolah2 negeri favorit di sekitar Tangerang.
Hal tersebut juga diamini oleh salah satu orang tua calon siswa yang mendapat tawaran dari seseorang yang mengaku kerabat kepala dinas pendidikan banten bahkan sudah terucap nominal, informasinya untuk SMAN 2 Kota Tangerang dipatok 30jt per orang dan SMAN 3 Kota Tangerang 13jt.
Bahkan dikalangan Awak Media sudah beredar tangkapan layar percakapan antara Kepala dinas pendidikan Banten dengan seseorang berinisial A, dan percakapan oknum A dengan seseorang tentang proses titip menitip siswa baru.
Bahkan kata dia, jika memang terbukti ada oknum pada suatu sekolah itu sangat layak untuk dilakukan penindakan bahkan jika perlu dipidanakan, menurutnya itu sangat perlu dilakukan agar penyelenggaraan PPDB ini diyakini bersih dari permainan.
“Kasihan para orang tua dan calon siswa, yang bisa saja masyarakat mulai kehilangan kepercayaan, para calon siswa juga kan punya hak yang sama untuk bersekolah sesuai dengan jalur dan persyaratannya,” sebutnya.
Semua pihak yamg terlibat dalam proses PPDB ini juga mesti menjadi perhatian oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan pemeriksaan.
Tidak Menutup kemungkinan lanjut “Muhaimin”, PPDB ini bisa saja kembali diwarnai oleh Aksi para calo bahkan mengatasnamakan Sodara Kadis, dan tindakan ini sangat perlu dilakukan pemanggilan kepada oknum yang mengaku sebagai keluarga Disdik Provinsi Banten agar citra PPDB kembali dipercaya oleh masyarakat.
Sekedar informasi, kordinator Penyelenggara PPDB itu adalah masing-masing kepala Sekolah Penyelenggara oPPDB.
(AJB/Muhaimin)