Berita-compasnews.com, Surabaya - Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya resmi menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap 2) kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS).
Tersangka berinisial CA yang merupakan mantan Direktur Utama KBS diserahkan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur pada Senin (16/11/2026).
Pelimpahan Tahap 2 yang berlangsung di Ruang Bidang Pidsus Kejati Jatim ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap secara formil dan materiil.
"Setelah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum, penahanan terhadap tersangka dilanjutkan selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim sambil menunggu proses pelimpahan ke pengadilan," ujar Kasi Intelijen Kejari Surabaya, Yogi Aryanto, dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/11/2026).
Dalam proses pelimpahan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Seksi Pidsus Kejari Surabaya turut mengamankan sejumlah barang bukti. Barang bukti itu meliputi delapan boks kontainer dokumen, buku rekening, satu unit laptop, satu unit ponsel, uang tunai, serta aset berupa tanah dan bangunan.
Modus Operandi Korupsi
Berdasarkan hasil penyidikan, kasus dugaan korupsi ini terjadi dalam rentang waktu tahun anggaran 2016 hingga 2024 saat CA menjabat sebagai Direktur Utama PD Taman Satwa KBS.
Perbuatan tersangka ditaksir merugikan keuangan negara, dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya, hingga Rp 10 miliar.
Modus yang digunakan tersangka CA adalah memerintahkan saksi berinisial S, selaku Kepala Departemen Accounting & Finance, untuk mencairkan uang kas perusahaan.
Tersangka kemudian meminta dibuatkan dokumen administrasi fiktif seolah-olah dana tersebut digunakan untuk keperluan operasional KBS.
Keperluan operasional yang dicatut dalam laporan antara lain pembelian pakan satwa, perbaikan kandang, hingga perbaikan sarana dan prasarana penunjang KBS.
Namun pada kenyataannya, dana kas tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.
Atas perbuatannya, CA dijerat dengan dakwaan kesatu Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor.
Selain itu, jaksa juga menyiapkan dakwaan kedua yakni Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Editor : Badwi