Beritakompas.com, Malang – Korupsi dana desa adalah tindakan penyalahgunaan keuangan yang terjadi di tingkat desa. Dana desa merupakan alokasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa-desa di suatu negara, biasanya bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Namun, dalam beberapa kasus, dana desa dapat disalahgunakan oleh oknum yang memiliki wewenang di tingkat desa, seperti kepala desa, aparat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa (BPD).
Korupsi dana desa dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain:
Penggelapan dana: Oknum yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
Proyek fiktif: Dana desa digunakan untuk membiayai proyek-proyek fiktif atau fiktif, di mana tidak ada pekerjaan yang benar-benar dilakukan atau biaya yang dibayar terlalu tinggi dibandingkan dengan nilai pekerjaan yang sebenarnya.
Mark-up harga: Harga barang atau jasa yang dibeli menggunakan dana desa sengaja dimanipulasi agar lebih tinggi dari harga pasar. Perbedaan harga yang lebih tinggi tersebut kemudian menjadi sumber keuntungan pribadi bagi pelaku korupsi.
Pemotongan anggaran: Dana desa yang seharusnya dialokasikan untuk program atau kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat desa dipotong sebelum mencapai tujuan tersebut. Pemotongan anggaran ini biasanya terjadi dengan mengubah laporan keuangan atau menggunakan praktik akuntansi yang tidak jujur.
Pemerintah biasanya telah mengadopsi berbagai langkah untuk mencegah dan mengatasi korupsi dana desa. Ini termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan dana desa, transparansi dalam penggunaan dan pelaporan dana, serta sanksi hukum yang tegas bagi pelaku korupsi. Selain itu, partisipasi dan pengawasan masyarakat juga merupakan faktor penting dalam mencegah korupsi dana desa, seperti melalui mekanisme pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa.
(Reagan)
------------------------------------------------
