BeritaKompas.com, KOTA MALANG – Pemerintah Kota Malang sedang merencanakan untuk menggratiskan sekolah swasta dalam upaya mengatasi kurangnya jumlah SMP negeri di wilayah tersebut. Melalui program ini, sekolah swasta yang berminat dapat mengajukan permohonan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang untuk menerima dana APBD yang akan digunakan untuk menggaji guru di sekolah swasta.
Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan kajian terhadap program ini dan sekitar 75 persen prosesnya telah diselesaikan. Namun, untuk merealisasikan program tersebut, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 40 miliar. Suwarjana menjelaskan bahwa sekolah swasta yang mengajukan permohonan akan diprioritaskan berdasarkan kriteria, termasuk memiliki guru-guru kredibel dan kompeten.
“Di Kota Malang, terdapat 57 kelurahan namun baru ada 30 SMP negeri, idealnya, setiap kelurahan seharusnya memiliki satu SMP negeri, yaitu 57 SMP negeri total sesuai jumlah kelurahan. Namun, karena jumlah ini belum terpenuhi, program menggratiskan sekolah swasta dianggap sebagai solusi untuk mengatasi perbedaan jumlah antara SMP negeri dan swasta”, ungkap Suwarjana kepada wartawan, Sabtu (12/8/2023).
Suwarjana juga mengakui bahwa tidak semua sekolah swasta akan mengambil program ini, terutama sekolah swasta dengan mutu dan kesejahteraan yang bagus serta biaya pendidikan yang lebih tinggi. Dia memperkirakan sekitar 50 persen dari total 80-an SMP dan SD swasta yang ada di Kota Malang kemungkinan akan mengambil program ini.
“Latar belakang dari program ini adalah keluhan orang tua tentang kurangnya jumlah SMP negeri di Kota Malang. Kurangnya jumlah ini mengakibatkan banyak siswa yang gagal lolos dalam seleksi penerimaan siswa baru melalui jalur zonasi. Dengan menggratiskan sekolah swasta, pemerintah berharap dapat memberikan alternatif pendidikan yang lebih terjangkau bagi masyarakat dan mengatasi masalah kurangnya akses ke SMP negeri”, tutup Suwarjana.
(Reagan)