Berita-compasnews.com,BENGKAYANG,KALBAR – Ambisi percepatan Mega Proyek Strategis Nasional Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidrolik (PLTMH) di Desa Pisak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, kini dibayangi persoalan hukum serius. Proyek berskala raksasa ini diduga kuat mencaplok lahan bersertifikat milik warga secara sepihak, memicu kerugian yang ditaksir mencapai satu miliar rupiah.
Kasus ini mencuat tajam setelah keluarga pemilik lahan, Rusyani, yang memegang bukti sah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 721 Tahun 1996, mendapati tanah mereka telah beralih fungsi tanpa permisi. Lahan seluas 18.620 meter persegi yang secara administratif dulunya masuk wilayah Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Sambas (sebelum pemekaran menjadi Bengkayang) itu, kini telah diobrak-abrik oleh alat berat.
Tidak terima tanahnya diserobot, Rusyani melalui tim kuasa hukumnya, Jakarias, S.H., dan Yonatan, S.H., resmi menyeret manajemen PT. PLTMH ke ranah pidana. Aduan tersebut telah teregister di Polres Bengkayang dengan nomor Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Pengaduan: 97/XI/2026/SPKT Polres Bengkayang.
"Kami sudah turun langsung mengecek titik koordinat di lapangan . Lahan klien kami telah dirusak dan dialihfungsikan secara sepihak menjadi jalan utama proyek, lokasi kuari galian, pembuatan parit, gudang material, hingga gudang BBM. Tidak ada secarik surat izin pun, apalagi kompensasi. Ini murni perampasan hak," tegas Jakarias, S.H.,
Akibat tindakan serampangan ini, korban menanggung kerugian materil yang dikalkulasikan mencapai Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).
Jerat Hukum Berlapis Menanti, Lebih lanjut, Jakarias memaparkan bahwa dugaan perampasan hak atas lahan bersertifikat ini bukan delik ringan. Pihaknya mendesak aparat kepolisian untuk menerapkan aturan hukum yang progresif dan tegas.
Selain mengacu pada Pasal 502 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) tentang tindak pidana menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai, menukar, atau membebani tanah milik orang lain—yang diancam pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda Kategori V (Rp500 Juta)—tindakan ini juga mempertegas pelanggaran terhadap regulasi pertanahan.
Tindakan perusahaan juga dapat dibidik menggunakan Perppu No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, serta bentuk pelanggaran terhadap hak keperdataan yang dilindungi oleh konstitusi.
"Polres Bengkayang telah menerima laporan kami dan mulai melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pelapor. Kami meminta penegakan hukum yang presisi dan transparan agar keadilan bagi warga lokal tidak digilas oleh dalih-dalih mega proyek," tambah Jakarias.
Hingga berita ini diturunkan, jajaran kepolisian Resor Bengkayang masih memproses aduan tersebut guna tahap penyelidikan lebih lanjut.
Redaksi Berita-compasnews.com masih berupaya mengonfirmasi pihak manajemen PT. PLTMH terkait dugaan ini. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat (2), redaksi tetap memberikan ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk menggunakan Hak Jawab secara proporsional.
Pewarta/Penulis: Kusnadi (Korwil Kalimantan Barat)
Catatan
Narasi Utama: Alur ceritanya diperkuat dengan diksi investigasi
Editor : Kusnadi