BENGKAYANG,KALBAR,Berita-compasnews.com - Pembangunan infrastruktur jalan yang sejatinya dinikmati masyarakat kini justru menuai polemik tajam. Proyek pengaspalan jalan poros di Kabupaten Bengkayang diduga kuat dikerjakan secara serampangan, mengabaikan spesifikasi teknis, dan sarat akan indikasi pengurangan kualitas mutu material Jumat, 13 November 2026.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan Berita-compasnews.com pada Jumat (13/11/2026), menindaklanjuti keluhan dan aduan masyarakat setempat, kondisi jalan aspal (hotmix) yang baru seumur jagung—hitungan minggu atau bulan—tersebut sudah menunjukkan kerusakan yang memprihatinkan. Permukaan aspal terlihat jelas tidak lengket, material batu kerikil berserakan, dan sangat rapuh hingga bisa dikorek hanya dengan tangan kosong. Bahkan, di beberapa titik badan jalan yang baru saja dicat marka putih, sudah mulai berlubang dan aspalnya terkelupas parah.
Padahal, merujuk pada papan informasi proyek di lokasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkayang, proyek ini menelan anggaran yang sangat fantastis.
Berikut adalah rincian data proyek berdasarkan papan plang pelaksanaan :
° Paket Pekerjaan: Penanganan long segment (Pemeliharaan berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) SAMALANTAN - KUBU KILAWIT.
° Nilai Kontrak: Rp. 9.903.863.952,00 (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
° Tanggal Kontrak: 29 Juni 2026.
° Masa Pelaksanaan: 150 Hari Kalender.
° Sumber Dana: Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Kabupaten Bengkayang.
° Penyedia Jasa: CV. Dharma Putra Tunggal.
° Konsultan Supervisi: PT. Nikedo Arditomo Konsultan.
Secara teknis dan kajian konstruksi, aspal hotmix yang mudah terkelupas (raveling) dan tidak mengikat merupakan indikasi fatal dari kegagalan pekerjaan. Hal ini kuat dugaannya melanggar Spesifikasi Umum Bina Marga, baik terkait suhu penghamparan hotmix yang sudah dingin saat diaplikasikan, takaran lapisan aspal perekat (tack coat/prime coat) yang tidak sesuai standar, maupun kualitas agregat material aspal itu sendiri.
Secara regulasi, pelaksanaan proyek pemerintah wajib tunduk pada UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jaminan mutu dan spesifikasi teknis adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.
Terkait temuan bobroknya kualitas jalan ini, pengawasan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang patut dipertanyakan secara serius. Begitu pula dengan PT. Nikedo Arditomo Konsultan selaku konsultan supervisi. Mereka adalah pihak-pihak yang dibayar negara untuk mengawasi mutu, dan mutlak harus bertanggung jawab penuh atas lolosnya pekerjaan yang diduga "asal jadi" ini oleh kontraktor pelaksana CV. Dharma Putra Tunggal.
Anggaran fantastis sebesar Rp 9,9 Miliar ini murni bersumber dari uang pajak rakyat. Apabila terbukti terdapat indikasi kesengajaan dalam pengurangan volume dan mutu material aspal, maka hal ini telah berpotensi besar merugikan keuangan negara. Tindakan tersebut jelas dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Masyarakat berharap Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan maupun Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Subdit III Tipikor Polda Kalbar, segera turun gunung melakukan audit investigasi fisik maupun uji laboratorium forensik (Core Drill) di lokasi proyek guna membongkar dugaan praktik curang ini.
Berita ini diterbitkan sebagai bentuk kontrol sosial media massa. Tim investigasi Berita-compasnews.com Wilayah Kalimantan Barat akan terus melakukan konfirmasi dan melayangkan surat resmi kepada pihak Dinas PUPR Bengkayang, PPK, dan Kontraktor Pelaksana guna memberikan Hak Jawab sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Kusnadi - Korwil Kalbar / Tim Redaksi Berita-compasnews.com)
Editor : Kusnadi