Selasa, 28 Jul 2026 11:25 WIB

Baru Menjabat Kasatpol PP di Duga Alergi Terhadap Ormas dan Wartawan

Berita-compasnews.com, Surabaya - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Surabaya di duga alergi terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) hal itu di ungkapkan oleh salah satu Ketua Ormas Sahabat Pemuda Surabaya (SAPURA). Selasa (17/6/2025)

Musa Ketua SAPURA menyampaikan hal itu terbukti pada saat kami mau melakukan silaturahmi ke Kantor Satpol Pp Kota Surabaya serta menyampaikan aspirasi dan mengkonfirmasi beberapa persoalan yang ada di Kota Surabaya, "Pada saat di Kantor Satpol Pp Kota Surabaya, kami di suruh kembali beberapa jam kemudian, setelah kami menunggu sekitar 2 jam, kami kembali dan nunggu lagi sekitar 1 jam dan datanglah Kasatpol Pp dengan buru-buru alasan di panggil Sekda dan enggan menemui kami" Ucap Musa.

Padahal Musa hanya meminta waktu beberapa menit, untuk mengkonfirmasi dan menyampaiakan persoalan yang ada di Kota Surabaya.

Ini heran, mengapa Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkesan menghindar atas kehadiran Ormas dan Media, padahal kehadiran Ormas dan Media dalam rangka menjalankan tugas sebagai kontrol sosial.

Kawan-kawan Ormas dan Media sangat butuh informasi dan juga ingin menyampaikan persoalan yang ada di Kota Surabaya.

Lanjut Musa, ketika lakukan sumpah jabatan, sebagai seorang Pejabat, seharusnya sudah siap sebagai Pelayan Publik dan terbuka terhadap pihak yang membutuhkan informasi dan penyampaian aspirasi, karena hal tersebut sudah di atur oleh UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik serta UU No. 14 Tentang keterbukaan informasi publik.

Hasyim selaku Penasehat Media Global Rakyat juga menyayangkan sikap Kepala Satpol PP Kota Surabaya yang baru ini, seakan-akan alergi terhadap Ormas dan Media "Biasanya kalau Pejabat sudah di temui dan suka menghindar, itu akan menimbukan asumsi yang negatif", Tegas Hasyim.

Oleh sebab itu, kami meminta kepada Bapak Wali Kota Surabaya untuk lebih menekankan kepada seluruh Kepala Dinas untuk lebih welcome terhadap pelayanan publik dan aspirasi masyarakat, sehingga kejadian yang seperti ini tidak terjadi lagi di lingkungan Pemkot.

Hariyanto

Editor : Badwi