Berita-compasnews.com || Pamekasan – Dugaan penyimpangan dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat dan menjadi sorotan tajam di Kabupaten Pamekasan, Madura. Kali ini, sorotan publik mengarah kuat ke SPBU Sotaber yang dituding melakukan praktik tidak adil dalam penyaluran jenis Pertalite dan Solar.
Keluhan ini muncul setelah para pengendara merasakan adanya ketimpangan pelayanan yang sangat mencolok antara masyarakat umum dan pengguna jerigen.
Para pengendara kendaraan roda empat hingga roda enam terpaksa harus menghadapi antrean panjang yang mengular demi mendapatkan hak BBM bersubsidi mereka. Meski para sopir mengaku telah memenuhi seluruh syarat regulasi yang ditetapkan pemerintah, mereka tetap kesulitan melakukan pengisian di tengah antrean yang terus macet.
Kondisi ini menyebabkan waktu produktivitas warga terbuang habis hanya untuk menunggu giliran yang tak kunjung tiba.
Di tengah situasi yang melelahkan tersebut, muncul kejanggalan yang memicu kemarahan para pengendara di lokasi SPBU.
Warga menyaksikan pengisian BBM menggunakan jerigen dalam jumlah besar justru terlihat berjalan lancar tanpa adanya pengawasan ketat dari petugas lapangan. Kontrasnya perlakuan antara kendaraan umum dan pengisian jerigen dalam skala besar ini dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap aturan pendistribusian energi.
Situasi sempat memanas saat terjadi perdebatan antara pengendara yang kecewa dengan pihak pengelola SPBU.
Sejumlah warga mengaku tidak mendapatkan respons yang memadai saat mencoba menyampaikan keluhan terkait prioritas pengisian tersebut. Ketegangan ini meningkat karena masyarakat merasa aspirasi mereka sebagai konsumen kecil disepelekan oleh petugas yang justru sibuk melayani pihak-pihak tertentu.
Ironisnya, di saat antrean panjang belum juga terurai, petugas SPBU justru melayani sebuah kendaraan yang disebut-sebut kehabisan Pertalite di lokasi dengan perlakuan istimewa. Kendaraan tersebut diduga melakukan pengisian langsung ke dalam jerigen, yang memperkuat kecurigaan publik mengenai adanya praktik "main mata" di balik layar.
Hal ini menimbulkan kesan adanya prioritas khusus terhadap pihak tertentu yang melanggar aturan distribusi nasional.
Berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas pengisian jerigen ini sering kali dilakukan secara tertutup dengan cara ditutup rapat menggunakan terpal untuk menyamarkan praktik tersebut.
Lebih mencurigakan lagi, sejumlah petugas SPBU terlihat menunjukkan keakraban dengan para pengguna jerigen yang sering datang tersebut. Kedekatan ini menguatkan dugaan adanya perlakuan istimewa yang terorganisir demi keuntungan oknum-oknum yang bermain.
Masyarakat menilai kehadiran aparat penegak hukum di lapangan masih sangat minim, yang dianggap memperburuk kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam melindungi hak rakyat kecil. Ketidakhadiran pengawasan yang tegas dinilai memberi ruang luas bagi oknum untuk terus mengeruk keuntungan dari BBM subsidi.
Kondisi ini sangat disayangkan di tengah upaya pemerintah pusat yang terus mengampanyekan distribusi energi tepat sasaran.
Kesenjangan distribusi ini terjadi saat kondisi energi global sedang memanas, yang seharusnya memicu penghematan BBM demi menjaga stabilitas pasokan nasional. Namun, di tingkat lapangan, kebijakan penghematan tersebut dinilai tidak berjalan efektif karena BBM subsidi diduga mengalir deras kepada oknum pengepul jerigen.
Masyarakat berharap pihak berwenang segera turun tangan melakukan penindakan tegas agar hak masyarakat umum tidak terus dirampas
Editor : Taufik
