Berita-compasnews.com – BENGKAYANG,KALBAR - Ketimpangan pembangunan di Kalimantan Barat kembali menjadi sorotan tajam. Di tengah ambruknya infrastruktur penghubung antar-kecamatan yang vital bagi ribuan warga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat justru menggelontorkan dana fantastis senilai Rp10.996.623.000,00 (hampir Rp11 Miliar) untuk proyek Penggantian Jembatan Riam Pangar yang aksesnya diduga hanya mengarah ke kawasan perkebunan.
Asas Manfaat Riam Pangar Dipertanyakan: Jembatan Menuju Hutan?
Investigasi lapangan Berita-compasnews.com mengungkap fakta mencengangkan. Jembatan Riam Pangar yang dibangun dengan dana APBN jumbo ini terlihat tidak memiliki urgensi publik yang mendesak. Berdasarkan pantauan kasat mata dan kesaksian warga setempat, akses jalan tersebut lebih dominan menuju kawasan hutan dan perkebunan pribadi.
"Akses tembusan jembatan itu ke kebun, Bang," ungkap salah satu warga Riam Pangar kepada tim media. Hal ini memicu dugaan kuat bahwa proyek tersebut merupakan "proyek pesanan" oknum tertentu yang memiliki kepentingan ekonomi di wilayah tersebut, sementara asas manfaat bagi masyarakat luas sangat minim.
Jeritan Warga Godang Damar: Terisolasi Sejak Tahun 1983
Kondisi ini berbanding terbalik 180 derajat dengan Jembatan Subah di Desa Godang Damar, Kecamatan Lembah Bawang. Jembatan yang menjadi akses satu-satunya warga menuju Kecamatan Samalantan dan pasar utama ini kondisinya sangat memprihatinkan.
Warga mengeluhkan bahwa sejak era transmigrasi di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto tahun 1983, jembatan ini seolah terlupakan oleh derap pembangunan. Padahal, Kecamatan Lembah Bawang merupakan lumbung investasi bagi perusahaan perkebunan besar.
"Kami hanya jadi penonton di tanah sendiri. Investor tidak mau masuk karena infrastruktur hancur. Sejak Pemda Bengkayang berdiri, ke mana anggaran kami? Apakah kami di Lembah Bawang hanya jadi ajang kompetisi suara saat Pemilu saja?" ujar salah satu tokoh masyarakat dengan nada kecewa.
Dugaan Nepotisme dan Pengabaian Skala Prioritas Ketidakadilan anggaran ini memicu spekulasi adanya praktik nepotisme dan penyalahgunaan wewenang. Di saat jembatan Godang Damar yang digunakan ribuan rakyat untuk ekonomi, sekolah, dan kesehatan dibiarkan rusak hingga mematikan akses pasar Samalantan, pemerintah justru memprioritaskan Jembatan Riam Pangar.
Ketimpangan ini memicu pertanyaan besar bagi wakil rakyat di DPRD Dapil 5 dan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Mengapa anggaran triliunan rupiah tidak dialokasikan untuk jembatan yang jelas-jelas dibutuhkan rakyat banyak?
Desakan Audit Forensik dan Tindakan KPK
Indikasi bahwa jembatan Riam Pangar dibangun demi kepentingan kebun milik oknum berpengaruh dan keluarga besar pejabat terkait harus segera diusut tuntas. Masyarakat mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan memeriksa perencanaan proyek tersebut.
"Jangan sampai uang pajak rakyat digunakan untuk membangun fasilitas pribadi berbaju proyek negara, sementara rakyat di Lembah Bawang harus bertaruh nyawa melewati jembatan reyot setiap hari," tegas tim dalam catatan investigasinya.
Hingga berita ini diturunkan, jembatan Godang Damar masih menunggu sentuhan keadilan, sementara proyek miliaran di Riam Pangar terus berjalan meski penuh dengan kontroversi material "banci" dan minim manfaat publik.
Editor : Kusnadi
