Berita-compasnews.com, Surabaya – Asosiasi Jagal dan Pedagang Daging Sapi Kota Surabaya kembali melayangkan peringatan keras kepada Pemerintah Kota Surabaya terkait kondisi fasilitas di Rumah Potong Hewan (RPH) Tambak Osowilangon (TOW). Jika berbagai tuntutan yang telah disampaikan tidak segera direalisasikan, para jagal dan pedagang daging mengancam akan menggelar mogok kerja dan demonstrasi besar-besaran jilid II.
Ketua Asosiasi Jagal dan Pedagang Daging Sapi Kota Surabaya, Abdullah Mansyur, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan para pelaku usaha yang hingga kini masih harus bekerja dengan berbagai keterbatasan fasilitas.
"Kami sudah beberapa kali menyampaikan aspirasi kepada pihak terkait. Yang kami minta bukan sesuatu yang berlebihan, melainkan fasilitas dasar agar kami bisa bekerja dengan aman, nyaman, dan sesuai standar. Kalau tuntutan ini terus diabaikan, kami siap melakukan mogok kerja dan demonstrasi besar-besaran jilid II," tegas Abdullah Mansyur.
Menurut Abdullah, terdapat sejumlah persoalan yang hingga kini belum mendapat penyelesaian. Di antaranya lantai area pemotongan yang licin dan membahayakan pekerja, sistem drainase yang belum berfungsi optimal, katrol pengangkut daging yang tidak layak digunakan, akses jalan menuju lokasi yang sering macet dan rawan kecelakaan, serta kapasitas area pemotongan yang dinilai sudah tidak mencukupi.
Selain itu, asosiasi juga meminta adanya kejelasan mengenai petugas yang bertanggung jawab menjaga sapi di area penampungan, termasuk kepastian mengenai siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan maupun kematian ternak sebelum dipotong.
"Kami setiap hari bekerja mempertaruhkan keselamatan. Kalau fasilitasnya tidak mendukung, tentu sangat berisiko bagi pekerja maupun keberlangsungan usaha kami. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut," ujarnya.
Dalam pernyataan sikapnya, Asosiasi Jagal dan Pedagang Daging Sapi Kota Surabaya menyampaikan enam tuntutan utama, yakni perbaikan infrastruktur pemotongan, modernisasi alat kerja, pembenahan akses jalan menuju RPH, perluasan area pemotongan, kejelasan petugas penjaga ternak, serta sistem tanggung jawab yang jelas apabila terjadi kehilangan atau kematian sapi.
Tak hanya itu, asosiasi juga kembali meminta agar Pemerintah Kota Surabaya mempertimbangkan untuk mengembalikan aktivitas pemotongan ke RPH Pegirian apabila kondisi di RPH Tambak Osowilangon tidak segera dibenahi.
Abdullah menegaskan bahwa para jagal sebenarnya masih mengedepankan dialog. Namun menurutnya, kesabaran para pekerja memiliki batas.
"Kami masih berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata. Tetapi apabila tidak ada perubahan dan semua aspirasi ini kembali diabaikan, kami bersama seluruh anggota asosiasi akan melakukan aksi mogok kerja dan demonstrasi besar-besaran jilid II sebagai bentuk perjuangan kami. Kami ingin bekerja dengan layak, bukan terus-menerus dibebani persoalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pengelola," pungkasnya.
Asosiasi berharap pemerintah segera memberikan kepastian atas seluruh tuntutan tersebut agar operasional pemotongan hewan dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu distribusi daging sapi kepada masyarakat Surabaya. Jika tidak, aksi mogok dan demonstrasi jilid II disebut tinggal menunggu waktu.
Editor : Badwi
