Berita-compasnews.com, Kayong Utara – Keluhan mengenai perubahan data kesejahteraan sosial mencuat di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Sejumlah warga mengaku kehilangan bantuan beras 10 kilogram dari pemerintah setelah status desil mereka berubah.
Perubahan tersebut disebut terjadi secara mendadak. Warga yang sebelumnya tercatat pada desil rendah, bahkan disebut masuk kategori masyarakat kurang mampu, kini tercatat pada desil 4, 5, hingga lebih tinggi.
Kondisi tersebut memicu keresahan di tengah masyarakat. Pasalnya, sejumlah warga mengaku kondisi ekonomi mereka tidak mengalami perubahan signifikan. Sebagian masih tinggal di rumah sederhana, bekerja sebagai buruh atau pekerja serabutan, nelayan, maupun petani dengan penghasilan yang tidak menentu.
“Rumah masih seperti ini, pekerjaan juga masih serabutan. Kami tidak pernah merasa hidup mampu, tetapi tiba-tiba data kami berubah dan bantuan tidak lagi diterima,” keluh seorang warga.
Warga Pertanyakan Perubahan Data Desil
Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga dalam basis data sosial ekonomi pemerintah. Perubahan peringkat tersebut dapat berpengaruh terhadap penentuan sasaran berbagai program bantuan sosial.
Di lapangan, sejumlah warga mempertanyakan proses pendataan yang menjadi dasar perubahan status tersebut. Mereka mengaku tidak mendapatkan penjelasan secara memadai mengenai alasan perubahan data keluarganya.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh sejumlah warga di beberapa wilayah, di antaranya Teluk Batang, Simpang Hilir, Pulau Maya dan Seponti.
Seorang warga menyebut, kondisi pekerjaan masyarakat setempat sangat dipengaruhi situasi alam. Nelayan, misalnya, dapat kehilangan penghasilan ketika cuaca buruk membuat mereka tidak dapat melaut. Begitu pula petani yang mengalami kendala produksi akibat kondisi lingkungan.
Namun, kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya tercermin dalam data kesejahteraan yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan.
Dugaan Ketidaksesuaian Pendataan
Sejumlah warga dan perangkat desa juga mempertanyakan metode pendataan yang dilakukan di lapangan. Mereka menduga terdapat proses pendataan yang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara faktual.
Ada warga yang mengaku hanya ditanya secara singkat tanpa dilakukan verifikasi menyeluruh terhadap kondisi rumah tangga. Bahkan, terdapat pula keluhan mengenai dugaan kesalahan pencatatan kondisi tempat tinggal maupun kondisi ekonomi keluarga.
“Jangan sampai hanya melihat kondisi rumah dari luar kemudian menyimpulkan kemampuan ekonomi seseorang. Yang perlu dilihat juga penghasilan, tanggungan keluarga dan kondisi kehidupan sehari-hari,” ujar salah seorang warga.
Keluhan tersebut perlu diklarifikasi oleh pihak terkait, mengingat akurasi data sangat menentukan ketepatan sasaran program bantuan pemerintah.
Warga Minta Verifikasi dan Perbaikan Data
Atas kondisi tersebut, masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Kayong Utara bersama instansi terkait melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap data warga yang mengalami perubahan desil.
Warga juga meminta agar proses perbaikan data dilakukan secara transparan dan melibatkan pemerintah desa serta unsur masyarakat yang memahami kondisi warga secara langsung.
Beberapa tuntutan yang disampaikan warga antara lain:
1. Transparansi informasi mengenai perubahan data kesejahteraan, sesuai ketentuan perlindungan data pribadi dan mekanisme resmi yang berlaku.
2. Verifikasi lapangan terhadap warga yang mengajukan keberatan, khususnya mereka yang merasa perubahan status tidak sesuai kondisi sebenarnya.
3. Evaluasi terhadap warga yang bantuan sosialnya terhenti, agar tidak terjadi kesalahan sasaran.
4. Pelibatan pemerintah desa dan unsur masyarakat dalam proses verifikasi, sehingga kondisi faktual warga dapat menjadi bahan pembanding.
5. Penyediaan mekanisme pengaduan dan keberatan yang mudah diakses masyarakat.
Masyarakat berharap persoalan tersebut tidak berhenti pada perdebatan mengenai angka desil semata, melainkan segera dilakukan pengecekan terhadap kondisi nyata di lapangan.
Sebab, bagi warga yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari dari bantuan pemerintah, perubahan data bukan sekadar angka dalam sistem, tetapi dapat berdampak langsung terhadap kemampuan mereka memenuhi kebutuhan keluarga.
Hingga berita ini diturunkan, Berita-Compasnews.com masih berupaya meminta konfirmasi dan penjelasan dari pihak Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan BPS terkait mekanisme pendataan, perubahan status desil, serta penghentian bantuan yang dikeluhkan warga.
Pihak-pihak yang disebut maupun terkait dengan pemberitaan ini diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab sesuai prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Penulis: Juminggu
Editor : Badwi
