Berita-compasnews.com, Kayong Utara — Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali membawa dampak serius bagi masyarakat di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Tidak hanya mengakibatkan munculnya asap dan terganggunya aktivitas warga, kebakaran kali ini juga menghanguskan fasilitas yang selama ini digunakan masyarakat untuk menjaga kawasan hutan desa.
Satu unit Basecamp Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Penjalaan, Simpang Keramat, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, dilaporkan ludes terbakar pada Kamis (1/10/2026).
Bangunan yang selama ini menjadi pusat kegiatan penjagaan hutan desa tersebut kini hanya menyisakan puing-puing kayu, arang dan abu.
Basecamp itu sebelumnya digunakan sebagai tempat berkumpul dan berkoordinasi anggota LPHD, menyimpan peralatan pemadam kebakaran, serta mendukung kegiatan patroli dan pembibitan untuk menjaga kelestarian hutan desa.
Api Membesar, Upaya Pemadaman Terkendala
Menurut keterangan Ketua LPHD Simpang Keramat, Anuar, api diduga berasal dari lahan di luar kawasan yang mengalami kebakaran. Kondisi kemarau dan angin kencang membuat api dengan cepat merambat hingga mendekati kawasan hutan desa.
Anuar bersama sejumlah anggota LPHD dan warga kemudian berupaya melakukan pemadaman secara manual menggunakan peralatan yang tersedia, termasuk ember dan mesin pompa berukuran kecil.
Namun, derasnya kobaran api membuat upaya tersebut tidak mampu mencegah api mencapai basecamp.
Dalam waktu sekitar dua jam, bangunan yang sebagian besar berbahan kayu itu akhirnya ludes terbakar.
Tidak hanya kehilangan fasilitas, Anuar bersama tiga rekannya juga sempat terjebak kepungan asap dan kobaran api saat berupaya melakukan pemadaman. Mereka kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan.
Kerugian akibat kejadian tersebut diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Selain bangunan, sejumlah peralatan dan material pembibitan turut terdampak. Kebakaran juga disebut menghanguskan vegetasi berupa pohon besar maupun kecil di sekitar lokasi.
“Kami nangis, Pak. Basecamp ini kami bangun dari nol dan sebelumnya juga mendapat bantuan dari lembaga/NGO Yayasan Palong. Sekarang semuanya habis. Kami khawatir tidak bisa maksimal menjaga hutan kalau tidak memiliki basecamp lagi. Hutan kami juga terancam kembali terbakar,” ujar Anuar, Kamis (1/10/2026).
Warga Titip Harapan Dukungan Pemerintah
Di tengah puing-puing bangunan yang terbakar, masyarakat dan pengelola LPHD Simpang Keramat berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kondisi mereka.
Warga juga menyampaikan harapan agar program pendanaan pemerintah yang disebut-sebut mencapai Rp20 miliar untuk mendukung pengendalian Karhutla dan Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat dapat benar-benar menyentuh masyarakat yang berada di lapangan.
Bagi warga, dukungan tersebut dinilai penting untuk memulihkan fasilitas penjagaan sekaligus memperkuat upaya pencegahan kebakaran di kawasan hutan desa.
Sejumlah kebutuhan yang diharapkan dapat menjadi perhatian antara lain pembangunan kembali basecamp dengan konstruksi yang lebih aman, pengadaan peralatan pemadam kebakaran dan alat pelindung diri, pompa air, pembuatan sekat bakar, penyediaan embung sebagai sumber air, hingga dukungan terhadap kegiatan pembibitan dan pemulihan kawasan terdampak kebakaran.
“Pak Presiden, tolong lihat kami di Kayong Utara. Kami di sini ikut menjaga hutan, tetapi peralatan kami sangat terbatas. Basecamp yang menjadi tempat kami bekerja saja sampai terbakar. Kalau memang ada dukungan anggaran untuk pengendalian Karhutla dan Perhutanan Sosial, kami berharap bantuan itu benar-benar sampai kepada masyarakat yang bekerja di lapangan,” tegas Gusti Bujang Emas.
Pemkab Diminta Berikan Perhatian Darurat
Kondisi tersebut juga menjadi perhatian masyarakat yang berharap Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dapat memberikan langkah penanganan darurat kepada LPHD Simpang Keramat.
LPHD selama ini menjadi salah satu unsur masyarakat yang terlibat langsung dalam menjaga kawasan hutan desa. Karena itu, warga berharap kerusakan fasilitas akibat Karhutla tidak membuat aktivitas penjagaan dan pemantauan hutan terhenti.
“Jangan sampai para penjaga hutan justru harus menangis di atas abu basecamp mereka sendiri. Kami berharap pemerintah hadir dan memberikan solusi nyata agar kegiatan penjagaan hutan desa tetap berjalan,” ujar Bujang (Juminggu).
Editor : Badwi
