Rabu, 18 Nov 2026 18:09 WIB

29 Blok WPR Bengkayang Sah Ditetapkan: Jangan Cuma Jadi 'Macan Kertas', Pemerintah Dituntut Hadir Tuntaskan Izin!

Berita-compasnews.com,BENGKAYANG,KALBAR – Penetapan 29 Blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Bengkayang seluas 1.245,26 hektare seharusnya menjadi angin segar bagi perekonomian masyarakat. Namun, realita di lapangan justru memunculkan tanda tanya besar : apakah penetapan ini murni jalan keluar, atau hanya sekadar tumpukan kertas administratif yang menggantung nasib penambang?

Melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 75.K/MB.01/MEM.B/2026 tertanggal 12 Februari 2026, luasan fantastis tersebut telah disahkan. Sayangnya, legalitas WPR ini terancam hanya menjadi 'bahan bacaan di atas meja' jika pemerintah tidak segera membereskan sengkarut persyaratan administratif menuju Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

"Jangan sampai masyarakat hanya dicekoki informasi bahwa wilayahnya sudah masuk WPR, tapi saat mengurus izin, mereka dipingpong oleh birokrasi dan persyaratan yang sebenarnya belum diselesaikan oleh pemerintah sendiri," tegas H. Heru Kamaruzzaman, General Manager Koperasi Produsen Petani Berkah Sejahtera Bengkayang (Koperasi PEKATRA).

Sengkarut Dokumen 'Gaib' dan Lepas Tangan Birokrasi, Kritik tajam ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan evaluasi WPR Kalimantan Barat 2026, transisi dari status WPR menuju IPR nyatanya diadang oleh ketiadaan dokumen vital yang seharusnya disiapkan oleh negara. Tiga instrumen utama masih menjadi hantu bagi para penambang: Dokumen Pengelolaan WPR, Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang (RR&RPT), serta Dokumen Lingkungan Hidup.

Mirisnya, penyusunan dokumen RR&RPT yang menjadi kewenangan tumpang-tindih antara pemerintah pusat dan provinsi ini belum juga rampung. Akibatnya, permohonan IPR yang diajukan masyarakat mandek di meja Dinas PMPTSP karena dianggap "belum lengkap". Belum lagi absennya regulasi turunan berupa Perda atau Pergub yang membuat posisi penambang semakin terjepit di ruang abu-abu.

Negara dituntut hadir tak hanya saat menarik garis batas di peta, tetapi juga saat masyarakat butuh kepastian hukum. Membiarkan penambang beroperasi tanpa dokumen prasyarat yang lambat diurus pemerintah sama saja dengan menjerumuskan mereka ke dalam lubang kriminalisasi.

Enam Tuntutan Konkret untuk Pemda Bengkayang, Tidak ingin sekadar menunggu, masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk berhenti bersikap pasif. Terdapat enam langkah strategis yang harus segera dieksekusi :

1. Pemetaan Realistis: Inventarisasi ulang 29 blok WPR untuk memastikan kesesuaian koordinat dengan kondisi riil aktivitas masyarakat.

2. Inisiasi Dokumen Pengelolaan: Pemkab harus segera menyurati Pemprov untuk menyusun Dokumen Pengelolaan WPR dengan melampirkan data konkret dari bawah.

3. Desak Pusat & Provinsi soal RR&RPT: Pemerintah daerah harus menjadi garda terdepan memaksa kejelasan target penyelesaian dokumen reklamasi.

4. Kebut Regulasi Daerah: Segera terbitkan payung hukum (Perda/Pergub) sebagai dasar teknis operasional tambang rakyat.

5. Fasilitasi Pendampingan: Jangan biarkan penambang berjuang sendiri menyusun dokumen teknis permohonan IPR yang rumit.

6. Bentuk Satgas WPR-IPR: Segera wujudkan forum koordinasi lintas instansi agar masalah perizinan tidak saling lempar tanggung jawab.

Lebih lanjut, pemerintah juga dituntut tidak menutup mata terhadap aktivitas tambang di luar zona WPR. Pembiaran hanya akan menciptakan kerusakan lingkungan tak terkendali. Lokasi-lokasi tersebut harus segera didelineasi dan diusulkan menjadi WPR baru jika memenuhi syarat tata ruang.

Menyikapi kebuntuan ini, Koperasi PEKATRA mengambil sikap proaktif. H. Heru Kamaruzzaman, yang juga menjabat di DPP APRI Pusat, menyatakan komitmen penuh lembaganya untuk mendampingi para penambang. Dari edukasi regulasi, persiapan administrasi IPR, hingga bimbingan penerapan kaidah tambang yang baik (Good Mining Practice), koperasi siap menjadi tameng sekaligus mitra strategis penambang.

“Bagi kami, ini bukan cuma soal dapat izin. Ini soal membangun tata kelola ekonomi kerakyatan yang transparan dan bertanggung jawab. Penambang tidak boleh lagi diperlemah oleh keterbatasan akses birokrasi,” ujar Heru Kamaruzzaman.

Legalitas, keselamatan kerja, dan keberlanjutan lingkungan harus berjalan beriringan. Kini, bola panas ada di tangan pemerintah. WPR adalah tanggung jawab bersama untuk menghadirkan kepastian hukum dan kesejahteraan, bukan sekadar angka mati dalam seremoni sosialisasi. Tuntaskan sekarang, atau penambang akan terus menjadi korban ketidakpastian administratif!

Editor : Kusnadi