Berita-compasnews.com, MALANG — Pernyataan mengejutkan Direktur Politeknik Negeri Malang (Polinema), Supriatna Adhisuwignjo, yang menyebut kasus dugaan korupsi pengadaan tanah senilai Rp42 miliar sebagai “masalah pribadi” mantan Direktur Awan Setiawan, justru berbuntut panjang. Gelombang kritik dan pertanyaan pun bergulir deras, terutama dari kuasa hukum Awan, Didik Lestariyono, yang menyebut pernyataan Supriatna sebagai upaya “cuci tangan” dan pengalihan isu dari persoalan internal kampus yang jauh lebih serius.
“Kalau pengadaan tanah itu dianggap persoalan pribadi, lalu fungsi Tim 9 yang dibentuk secara institusional itu untuk apa? Jangan lempar batu sembunyi tangan. Ini bukan tanggung jawab satu orang,” tegas Didik saat ditemui di Malang, Jumat (13/6).
Menurut Didik, proses pengadaan tanah yang kini menjadi sorotan hukum tidak mungkin dijalankan secara personal oleh seorang direktur saja. Dalam struktur kampus, keputusan-keputusan strategis seperti ini selalu melibatkan banyak pihak, termasuk Tim 9 yang terdiri dari berbagai elemen penting: Ketua Tim, Penanggung Jawab, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga unsur pimpinan lainnya.
“Ini adalah kerja kolektif. Tapi sekarang, Pak Awan justru seperti dikorbankan sendirian. Ini menciderai prinsip keadilan,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan mengapa anggota Tim 9 lainnya masih diam dan belum dimintai pertanggungjawaban hukum maupun publik.
“Jika memang ini persoalan prosedural, maka semua pihak yang terlibat harus diperiksa. Bukan hanya satu nama,” imbuhnya.
Didik mengungkapkan kekhawatirannya terhadap upaya framing bahwa Awan adalah otak tunggal pengadaan tanah tersebut. Padahal, menurutnya, semua keputusan di lingkungan pendidikan tinggi dilakukan berdasarkan musyawarah, bukan kehendak pribadi.
Namun yang lebih mencengangkan, Didik menyebut bahwa masih ada proyek lain yang justru jauh lebih mencurigakan dan merugikan negara, pembangunan Gedung AC Polinema yang mangkrak. Ia menyebut proyek tersebut telah menimbulkan potensi kerugian hingga Rp4 miliar dan kini tengah disorot oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur.
“Kalau mau bicara soal integritas, kenapa bukan proyek mangkrak Gedung AC yang dibongkar habis-habisan? Ada audit dari BPKP yang menyebutkan kejanggalan anggaran. Kenapa ini tidak dibuka ke publik?” kritik Didik.
Ia bahkan melontarkan sindiran pedas kepada Supriatna.
“Pak Direktur, jangan menepuk air didulang, nanti terpercik muka sendiri. Jangan bersih-bersih citra di atas luka orang lain,” ujarnya lugas.
Menurut Didik, proyek Gedung AC yang mangkrak adalah cermin lemahnya manajemen dan pengawasan anggaran di tubuh Polinema saat ini. Ia menyayangkan narasi yang dibangun oleh pimpinan kampus yang justru mengaburkan persoalan nyata yang tengah dihadapi institusi.
“Gedung itu bukan hanya bangunan fisik yang gagal diselesaikan. Itu simbol dari kegagalan manajemen yang lebih dalam,” tandasnya.
Ia juga mengajak media dan masyarakat untuk membuka mata terhadap kasus-kasus yang lebih aktual dan menyentuh kepentingan publik secara luas.
“Jangan sampai media hanya terpaku pada masa lalu. Yang harus diawasi adalah kondisi sekarang yang berpotensi menggerogoti keuangan negara,” tegasnya.
Didik pun mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam tata kelola perguruan tinggi negeri. Ia berharap, penyidikan hukum ke depan akan menyasar seluruh pihak yang terlibat, bukan hanya mengorbankan satu orang.
Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dikabarkan akan segera memanggil sejumlah nama dari internal kampus yang diduga ikut terlibat dalam kasus pengadaan tanah. Ini menjadi momen penting untuk menilai apakah penegakan hukum berjalan objektif atau hanya menyasar “kambing hitam”.
Kini, sorotan publik bukan hanya tertuju pada Awan Setiawan, tetapi juga pada keberanian Polinema di bawah kepemimpinan Supriatna untuk bersikap transparan terhadap seluruh persoalan internal termasuk proyek-proyek mangkrak yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Apakah Polinema siap menghadapi kebenaran secara utuh? Atau akan terus berlindung di balik narasi yang disusun sepihak? Pertanyaan ini kini menggema di tengah tajamnya sorotan publik.
(Reagan)
Editor : Reagan