Berita-compasnews.com//Sambas, Kalbar – Tiga kali mediasi tak membuahkan hasil. Puluhan warga Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, akhirnya turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Karya Sukses Utama Prima (KSUP), Selasa (28/10/2025).
Aksi damai ini menuntut pihak manajemen segera menepati sejumlah kesepakatan awal pendirian pabrik serta memperbaiki kebijakan perusahaan yang dinilai merugikan masyarakat dan karyawan lokal.
Pantauan media di lokasi, unjuk rasa berjalan kondusif dengan pengamanan dari pihak internal perusahaan dan aparat TNI-Polri. Namun, ketegangan sempat memuncak ketika massa menutup akses keluar-masuk pabrik, menyebabkan arus kendaraan pengangkut CPO dan TBS terhenti sementara.
Dalam orasi, Ketua Adat Karno Diuk, Ketua BPD Suparno, serta sejumlah tokoh masyarakat menegaskan bahwa janji-janji perusahaan sejak awal berdiri belum juga terealisasi.
Deretan Tuntutan Warga: dari Outsourcing hingga Potongan TBS
Beberapa poin yang disuarakan massa antara lain:
1️⃣ Soal Tenaga Keamanan (Security) Outsourcing
Gaji hanya dibayar satu bulan tanpa lembur.
Tiga orang security bukan warga lokal.
Kontrak sembilan orang security warga Seret Ayon dibatalkan sepihak.
Warga menolak sistem outsourcing dari PT Naga Hari Utama, karena dinilai tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat.
Warga mendesak agar sistem penerimaan tenaga kerja dikembalikan seperti sebelumnya, langsung dikelola oleh perusahaan tanpa pihak ketiga.
2️⃣ Soal Penerimaan Tandan Buah Segar (TBS) Petani
Potongan 1,70% oleh tim grading dinilai merugikan petani dan dilakukan tanpa penjelasan transparan.
Petani menilai asisten grading bersikap arogan.
Sistem penimbangan buah kecil diminta dilakukan secara langsung, bukan berdasarkan taksasi (perkiraan).
Mediasi Buntu, Aksi Berlanjut Tiga Hari ke Depan
Setelah sempat memanas, perwakilan masyarakat bersama pihak perusahaan sepakat untuk melanjutkan dialog bersama unsur Forkopimda Kabupaten Sambas.
Rangkaian mediasi dijadwalkan berlangsung tiga hari ke depan guna mencari solusi konkret dari tuntutan warga.
Menanggapi aksi tersebut, Arif Hidayat Iban selaku penanggung jawab PKS PT KSUP menyampaikan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti berbagai keluhan warga. Namun, terjadi deadlock dalam pembahasan sehingga perlu dijadwalkan pertemuan lanjutan bersama instansi terkait.
“Kami sudah sampaikan poin-poin dari perusahaan kepada masyarakat. Namun, karena ada kebuntuan, maka akan diadakan pertemuan kembali di Sambas bersama Disnaker, Dinas Perhubungan, dan pihak yang berwenang lainnya,” ujar Arif.
“Kami berupaya memfasilitasi pertemuan berikutnya di tempat yang netral, menghadirkan pihak HO (Head Office) dan dinas terkait agar solusi yang diambil nanti benar-benar sesuai regulasi yang berlaku,” tambahnya.
Dewan Adat Minta Semua Pihak Tetap Tenang
Sementara itu, Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sambas, Mardirius Lope, menegaskan posisi adat tetap netral dan berperan menjaga keamanan kedua belah pihak.
“Saya sebagai Ketua Dewan Adat melindungi semua pihak — baik masyarakat maupun perusahaan,” tegas Mardirius.
“Jika tuntutan masyarakat belum terpenuhi, tentu masih ada proses lanjutan. Mari kita hargai pendapat semua pihak demi tercapainya kesepakatan bersama. Karena penyelesaian terbaik lahir dari komunikasi yang baik,” ujarnya menutup pernyataan.
Catatan Redaksi
Aksi protes ini menjadi sorotan publik karena telah melewati tiga kali mediasi tanpa kesepakatan. Warga berharap langkah berikutnya bersama Forkopimda bisa menghasilkan keputusan yang adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat lokal.
Editor : Kusnadi