Berita-compasnews.com,Bengkayang//Di tengah gencarnya narasi pembangunan yang kerap digaungkan pemerintah, kondisi jalan provinsi menuju Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang, justru memperlihatkan wajah lain dari Kalimantan Barat. Jalan yang menjadi urat nadi ekonomi masyarakat ini telah bertahun-tahun berubah menjadi kubangan lumpur, tanpa sedikit pun sentuhan perbaikan berarti—bahkan hingga penghujung tahun 2025.
Di lokasi, tampak jelas kendaraan roda dua harus jatuh bangun melewati lumpur pekat, sementara mobil yang nekat melintas kerap terperosok. Beberapa titik bahkan menyerupai sungai kecil berlubang-lubang, dengan papan kayu seadanya sebagai penyambung harapan warga agar tetap bisa lewat.
Pajak Dipungut, Akses Tak Dibangun: “Apa Keadilan Untuk Kami?”
Masyarakat Suti Semarang selama ini tetap membayar pajak seperti warga daerah lain:
Pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak hasil bumi, serta pungutan atas kebutuhan pokok—semuanya masuk ke kas negara. Namun ironisnya, pembangunan jalan yang menjadi hak dasar rakyat justru tak tersentuh.
“Kalau soal pajak, negara hadir. Tapi kalau soal jalan, negara hilang,” keluh warga yang ditemui di lokasi.
Mereka merasa dianaktirikan, bahkan tidak lagi percaya pada setiap janji politik yang selalu hadir menjelang pemilu.
Janji Politik Menumpuk, Jalan Tetap Hancur
Sejak era kepala desa, anggota dewan, bupati, gubernur, hingga pemilihan presiden, masyarakat Suti Semarang sudah kenyang dengan janji.
Setiap kampanye selalu menjanjikan perbaikan akses, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan ekonomi.
Namun setelah suara diraup, janji itu tenggelam bersama lumpur jalan provinsi ini.
Sudah lebih dari puluhan tahun, jalan strategis ini tetap dalam kondisi mengenaskan. Tak pernah ada perhatian serius dari pemerintah provinsi, padahal akses ini merupakan satu-satunya jalur utama keluar masuk kecamatan.
Ekonomi Tersendat, Rakyat Dirugikan
Kerusakan jalan ini bukan hanya soal estetika. Dampak ekonominya sangat besar:
Harga barang kebutuhan pokok naik karena distribusi sulit.
Hasil bumi warga lambat keluar, bahkan sering rusak di perjalanan.
Biaya transportasi membengkak dua hingga tiga kali lipat.
Akses pendidikan dan kesehatan ikut terganggu.
“Negara seharusnya hadir bukan hanya saat meminta, tetapi saat rakyat
membutuhkan,” ujar seorang tokoh masyarakat.
Harapan Terakhir: Pemerintah Jangan Tutup Mata
Masyarakat Suti Semarang kembali meminta keadilan infrastruktur.
Mereka berharap pemerintah provinsi—terutama Dinas PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat—benar-benar turun melihat kondisi nyata, bukan hanya laporan di atas meja.
Jalan provinsi seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan, bukan kubangan lumpur yang mengisolasi ribuan warga.
Kini, di penghujung 2025, masyarakat Suti Semarang hanya ingin hal sederhana: Jalan layak, akses manusiawi, dan pemerintah yang benar-benar peduli.
Editor : Kusnadi