Beritacompasnews.com || Kota Batu — SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Offshore Jabanusa resmi menggelar Rapat Kerja Stakeholder Daerah di Kota Batu, Jawa Timur, pada Kamis (18/6), guna menyelaraskan tantangan operasional hulu migas dengan percepatan pembangunan serta keseimbangan fiskal di wilayah kabupaten/kota pesisir.
Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, menjelaskan bahwa pertemuan strategis yang dihadiri oleh jajaran kepala daerah dan perwakilan 11 KKKS ini difokuskan untuk merumuskan formula distribusi nilai ekonomi yang lebih berkeadilan. Upaya ini dinilai sangat krusial agar mampu mencerminkan kontribusi nyata serta daya dukung yang telah diberikan oleh daerah penyangga dalam menjaga kelancaran operasi migas lepas pantai.
"Sinergi dan komunikasi yang konstruktif antara regulator, KKKS, dan pemerintah daerah adalah kunci utama agar manfaat kegiatan hulu migas dapat dirasakan secara adil, proporsional, dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir," katanya.
Lebih lanjut, Anggono menegaskan komitmen penuh dari industri hulu migas untuk terus memberikan efek berganda (multiplier effect) yang optimal bagi daerah yang memiliki keterkaitan geografis langsung. Nilai ekonomi yang tercipta dipastikan tidak hanya bersumber dari Program Pengembangan Masyarakat (PPM), melainkan juga melalui penguatan instrumen keuangan yang berdampak langsung pada pembangunan daerah.
"Kami berkomitmen penuh bahwa kontribusi hulu migas tidak hanya diwujudkan melalui PPM, melainkan juga melalui penciptaan nilai ekonomi yang mendukung akselerasi pembangunan daerah secara struktural," ungkapnya.
Rapat kerja lintas sektor tersebut pada akhirnya berhasil menelurkan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis yang ditujukan langsung kepada pemerintah pusat, khususnya mendesak Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Forum meminta pemerintah pusat segera mempercepat kajian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta mengoptimalkan instrumen Transfer ke Daerah (TKD) seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai solusi alternatif jika regulasi Dana Bagi Hasil (DBH) saat ini belum mencukupi.
"Langkah ini dinilai krusial untuk mengakselerasi pembangunan daerah pesisir yang selama ini menanggung risiko langsung dari dampak operasional hulu migas lepas pantai," jelasnya.
Melalui kesepakatan tertulis ini, seluruh pihak yang terlibat berharap agar Kementerian ESDM dapat segera memfasilitasi integrasi data koordinat sumur dan volume lifting, sekaligus menerbitkan indeks eksternalitas negatif.
Instrumen data tersebut nantinya akan menjadi panduan akurat bagi Kementerian Keuangan dalam mendistribusikan anggaran secara inklusif, demi terciptanya stabilitas operasional energi nasional dan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir Jawa Timur.
Editor : Taufik