Berita-compasnews.com,BENGKAYANG, KALBAR — Pembangunan proyek Penggantian Jembatan Riam Pangar di Desa Pisak, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dengan nilai kontrak sekitar Rp10,996 miliar, mendapat sorotan setelah muncul sejumlah temuan dan dugaan ketidaksesuaian pada pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025–2026 tersebut dilaksanakan oleh CV. Yesa Kusuma Bangsa dengan masa pelaksanaan tercantum selama 365 hari kalender. Informasi tersebut terlihat pada papan proyek yang terdokumentasi di lokasi.
Sorotan utama kali ini berkaitan dengan kondisi struktur pekerjaan, material timbunan serta penggunaan besi tulangan yang disebut-sebut tidak sesuai dengan standar sebagaimana dipersyaratkan dalam pekerjaan konstruksi.
Besi Tulangan dan Struktur Sumuran Jadi Sorotan, Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah dugaan penggunaan besi tulangan TS280 yang disebut tertanam pada struktur pondasi sumuran.
Kondisi tersebut perlu mendapat pemeriksaan teknis lebih lanjut, terutama untuk memastikan kesesuaian jenis, mutu, diameter, jumlah dan spesifikasi besi dengan dokumen kontrak serta desain teknis pekerjaan.
Dalam proyek konstruksi yang menggunakan anggaran negara, kesesuaian antara material yang dipasang dengan spesifikasi teknis menjadi bagian penting untuk menjamin keamanan dan kualitas bangunan.
Karena itu, dugaan ketidaksesuaian material tidak seharusnya hanya dijawab secara normatif, tetapi perlu dibuktikan melalui pemeriksaan fisik dan pengujian laboratorium independen.
Material Timbunan Diduga Berasal dari Sekitar Lokasi, Sorotan berikutnya menyangkut material tanah dan agregat yang digunakan sebagai timbunan.
Dokumentasi lapangan menunjukkan adanya material timbunan di sekitar lokasi pekerjaan. Muncul dugaan bahwa material tersebut diperoleh dari kegiatan penggalian tanah di sekitar proyek.
Hal ini menjadi perhatian karena asal-usul material timbunan dan legalitas kegiatan pengambilannya perlu dipastikan. Apabila material berasal dari kegiatan galian C, maka aspek perizinan serta kewajiban retribusi daerah juga perlu diperiksa oleh instansi berwenang.
Apakah material tersebut memiliki legalitas dan sumber yang sesuai dengan ketentuan? Pertanyaan inilah yang perlu dijawab melalui pemeriksaan dokumen dan verifikasi langsung di lapangan.
Pengawasan Proyek Perlu Dipertanyakan
Selain material, aspek pengawasan juga menjadi perhatian. Kehadiran pihak pengawas dan konsultan pengawas dalam pelaksanaan pekerjaan seharusnya memastikan material serta metode pelaksanaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan dokumen kontrak.
Jika benar ditemukan material yang tidak sesuai spesifikasi atau penggunaan material dari sumber yang tidak jelas legalitasnya, maka perlu dipertanyakan bagaimana proses pengawasan dan pemeriksaan material dilakukan sebelum material tersebut digunakan dalam pekerjaan.
Persoalan ini penting karena proyek menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, sehingga setiap tahapan pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
Jangan Hanya Klarifikasi, Perlu Uji Teknis, Munculnya perbedaan informasi mengenai kualitas dan spesifikasi material semestinya tidak berhenti pada pernyataan atau klarifikasi sepihak.
Untuk memperoleh kepastian, diperlukan audit dan pemeriksaan teknis terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Salah satunya melalui pengujian laboratorium terhadap material dan besi yang telah terpasang, termasuk pemeriksaan kesesuaian dengan spesifikasi teknis serta dokumen kontrak.
Langkah tersebut penting agar persoalan tidak berkembang menjadi polemik tanpa dasar teknis yang jelas.
Dorong Pemeriksaan Independen, Dengan nilai proyek mencapai sekitar Rp10,996 miliar, pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek Jembatan Riam Pangar dinilai penting apabila dugaan ketidaksesuaian tersebut memiliki bukti pendukung.
Pemeriksaan dapat mencakup : Pertama, audit fisik dan pengujian laboratorium independen terhadap besi yang telah terpasang.
Kedua, pemeriksaan sumber material timbunan serta dokumen legalitas kegiatan penggalian apabila material tersebut berasal dari sekitar lokasi.
Ketiga, pemeriksaan dokumen kontrak, spesifikasi teknis, gambar kerja dan laporan pengawasan.
Keempat, evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan oleh pihak terkait untuk memastikan pekerjaan sesuai kontrak.
Kelima, apabila ditemukan indikasi kerugian negara atau pelanggaran hukum, maka hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan langkah sesuai ketentuan.
Transparansi Proyek Anggaran Negara, Proyek infrastruktur yang menggunakan uang negara merupakan bagian dari kepentingan publik. Karena itu, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai kualitas pekerjaan, penggunaan material serta kesesuaian pelaksanaan dengan kontrak.
Sorotan terhadap proyek Jembatan Riam Pangar bukan semata-mata untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan mendorong agar setiap dugaan dapat dibuktikan secara objektif melalui pemeriksaan teknis dan administrasi.
Jika seluruh pekerjaan telah sesuai spesifikasi dan ketentuan, pemeriksaan justru dapat menjadi sarana untuk memberikan kepastian kepada publik sekaligus menjaga nama baik pelaksana maupun pihak yang terlibat dalam proyek.
Namun apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka harus ada langkah korektif dan pertanggungjawaban sesuai aturan yang berlaku.
Berita-compasnews.com akan terus mengikuti perkembangan proyek Jembatan Riam Pangar dan membuka ruang konfirmasi kepada pihak pelaksana, konsultan pengawas, Satker BPJN serta instansi terkait untuk memberikan penjelasan dan hak jawab secara proporsional.
Editor : Kusnadi