BERITA-COMPASNEWS.COM, MALANG - Dalam era digital yang serba cepat dan terhubung, kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers menjadi hak asasi manusia yang dijamin oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Media siber, sebagai bagian integral dari kebebasan tersebut, memiliki peran krusial dalam menyampaikan informasi kepada publik. Namun, keberadaan media siber juga menuntut adanya pedoman yang jelas untuk memastikan pengelolaan yang profesional dan bertanggung jawab, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Pedoman Pemberitaan Media Siber yang disusun oleh Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat, menggarisbawahi beberapa aspek penting dalam operasional media siber. Ruang lingkup pedoman ini mencakup definisi media siber sebagai segala bentuk media yang menggunakan internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Selain itu, isi buatan pengguna, seperti artikel, gambar, komentar, dan video, juga diatur dengan ketat untuk memastikan kualitas dan kredibilitas konten yang dipublikasikan.
Baca juga: Siber Aman, Tangguh dan Kuat Berdaulat Untuk Bangsa Dan Negara Indonesia
Verifikasi dan keberimbangan berita menjadi prinsip utama dalam pedoman ini. Setiap berita harus melalui proses verifikasi untuk memastikan akurasi dan keberimbangan. Berita yang berpotensi merugikan pihak lain wajib diverifikasi sebelum dipublikasikan, kecuali dalam situasi mendesak yang menyangkut kepentingan publik. Jika verifikasi belum selesai, media siber wajib memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Pedoman ini juga mengatur dengan jelas tentang isi buatan pengguna. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Pengguna harus melakukan registrasi dan log-in sebelum mempublikasikan konten, serta memberikan persetujuan bahwa konten yang dipublikasikan tidak mengandung kebohongan, fitnah, kebencian, diskriminasi, atau merendahkan martabat orang lain. Media siber memiliki kewenangan untuk mengedit atau menghapus konten yang melanggar ketentuan ini.
Ralat, koreksi, dan hak jawab juga diatur dalam pedoman ini. Media siber wajib menautkan ralat atau koreksi pada berita yang diralat atau dikoreksi, dan mencantumkan waktu pemuatan ralat atau koreksi tersebut. Jika suatu berita disebarluaskan oleh media siber lain, tanggung jawab media pembuat berita terbatas pada publikasi di medianya sendiri. Media lain yang mengutip berita tersebut juga harus melakukan koreksi sesuai dengan media asal.
Selain itu, pedoman ini menetapkan bahwa berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali dalam kasus yang melibatkan SARA, kesusilaan, masa depan anak, atau pengalaman traumatik korban. Pencabutan berita harus disertai alasan yang jelas dan diumumkan kepada publik. Media siber lain yang mengutip berita tersebut juga harus mengikuti pencabutan yang dilakukan oleh media asal.
Iklan juga diatur dengan jelas dalam pedoman ini. Media siber wajib membedakan antara produk berita dan iklan, serta mencantumkan keterangan yang menjelaskan bahwa suatu artikel atau konten adalah iklan. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap media siber.
Hak cipta juga menjadi perhatian utama dalam pedoman ini. Media siber wajib menghormati hak cipta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman Pemberitaan Media Siber ini wajib dicantumkan secara terang dan jelas di media siber untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
Dalam hal terjadi sengketa mengenai pelaksanaan pedoman ini, penilaian akhir akan diselesaikan oleh Dewan Pers. Dengan adanya Pedoman Pemberitaan Media Siber ini, diharapkan media siber di Indonesia dapat menjalankan fungsinya dengan profesional, menjaga integritas jurnalistik, dan tetap menjadi pilar penting dalam demokrasi dan kebebasan berpendapat.
(Reagan)
Editor : Reagan