Berita-compasnews.com, Probolinggo - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) JakPro Ngesti Wibawa (Jiwa) menggelar rapat kerja strategis pada Minggu, 15 Februari 2026, sebagai langkah konkret memperkuat profesionalisme, integritas, serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat di Kabupaten Probolinggo.
Rapat kerja tersebut bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momentum konsolidasi dan penajaman arah gerak lembaga dalam menjawab tantangan hukum yang semakin kompleks. Fokus utama pembahasan meliputi penguatan tata kelola internal, modernisasi layanan hukum, serta penyusunan program kerja strategis yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Direktur LBH Jiwa, Abdur Rohim, menegaskan bahwa profesionalisme dan integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan fungsi bantuan hukum. Menurutnya, setiap warga negara berhak memperoleh pendampingan hukum secara utuh tanpa diskriminasi.
“Raker ini kami rancang agar LBH Jiwa tampil profesional dan berwibawa, namun tetap berlandaskan semangat pengabdian hukum. Fokus utamanya adalah penegakan keadilan dengan visi strategis yang nyata dan terukur,” ujarnya.
Ia menjelaskan, modernisasi layanan menjadi salah satu prioritas penting. Upaya tersebut mencakup peningkatan transparansi, inovasi pelayanan, serta perluasan jangkauan bantuan hukum, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Dengan langkah ini, LBH Jiwa diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat, akuntabel, dan berdampak sosial nyata.
Selain itu, rapat kerja juga menetapkan pembentukan dan penguatan struktur internal, termasuk pengembangan jaringan paralegal. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat manajemen penanganan perkara, sistem administrasi perkantoran, serta komunikasi kelembagaan dan publik.
“Secara struktural, tim internal dan paralegal sudah terbentuk. Ini penting agar manajemen perkara, administrasi, hingga komunikasi publik berjalan profesional dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua LSM Jaringan Aktivis Probolinggo (JakPro), Badrus Seman, menilai rapat kerja tersebut menjadi langkah signifikan dalam memperkuat advokasi hukum di daerah. Ia menegaskan, keberadaan lembaga bantuan hukum yang profesional sangat dibutuhkan, terutama bagi kelompok rentan yang kerap menghadapi hambatan dalam mengakses keadilan.
“Raker ini menjadi momentum mempertegas komitmen penegakan hukum yang berintegritas. Kami berharap LBH Jiwa benar-benar hadir membela hak konstitusional masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial,” ungkapnya.
Juned St
Editor : Badwi
