BENGKAYANG,KALBAR Berita-compasnews, – Kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Bengkayang kian merosot. Alih-alih memberikan klarifikasi transparan terkait absennya kontingen Bumi Sebalo pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Kalimantan Barat 2026, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disparpora) Bengkayang justru memantik kemarahan publik dengan melontarkan pernyataan bernada merendahkan terhadap profesi wartawan.
Ketegangan bermula di grup WhatsApp "Kabar Bengkayang" saat Kurnadi, seorang wartawan, berusaha mengonfirmasi alasan ketidakhadiran atlet pelajar Bengkayang dalam ajang bergengsi tersebut. Alih-alih mendapatkan jawaban teknis yang profesional, Kadis Parpora justru menyerang personal dengan menuliskan, "Tanda wartawan ndak becus sampai ndak tahu, banyak berita di media."
Arogansi Pejabat vs Hak Publik, Pernyataan tersebut dianggap sebagai bentuk resistensi pejabat publik terhadap fungsi kontrol sosial pers. Publik menilai, tindakan sang Kadis tidak mencerminkan etika seorang pelayan masyarakat yang seharusnya transparan.
Kurnadi menegaskan, langkahnya menanyakan ketidakhadiran kontingen adalah upaya murni menjalankan tugas jurnalistik demi menjawab keresahan masyarakat luas.
"Kami hanya mencari jawaban resmi agar masyarakat tidak terus bertanya-tanya. Bukan malah disuguhi jawaban defensif dan serangan personal," ujar Kurnadi tegas.
Upaya "Cuci Tangan" dan Alibi KONI, Di tengah tuntutan masyarakat yang membanjiri media sosial, pihak Disparpora terkesan melakukan "cuci tangan" dengan melempar tanggung jawab kepada KONI Kabupaten Bengkayang.
Ironisnya, posisi Ketua KONI Kabupaten Bengkayang saat ini dijabat langsung oleh Bupati Bengkayang. Janji evaluasi yang dilontarkan Kadis Parpora pun menuai skeptisisme warga, yang menyebut narasi tersebut sebagai "kaset rusak" yang selalu diputar setiap kali terjadi kegagalan kinerja instansi.
Ujian Integritas Pemkab Bengkayang, Hilangnya kesempatan atlet pelajar Bengkayang untuk unjuk gigi di tingkat provinsi menjadi potret buram manajemen olahraga daerah. Kini, bola panas berada di tangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
Apakah Pemkab Bengkayang akan membuka fakta sebenarnya di balik kegagalan ini, atau justru memilih jalan konfrontasi yang kian memperkeruh citra pemerintah daerah?
Redaksi Berita-compasnews.com tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak Disparpora maupun KONI Kabupaten Bengkayang untuk memberikan hak jawab atau klarifikasi resmi, sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, guna mendudukkan perkara ini secara proporsional.
Editor : Kusnadi
