Berita-compasnews.com, MALANG — Rencana DPRD Kabupaten Malang yang mendesak Pemkab agar segera menyegel destinasi wisata populer Florawisata Santerra de Laponte di Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, tampaknya memicu gelombang perlawanan serius dari warga lokal dan para pelaku usaha kecil di sekitar area wisata.
Kekhawatiran ini disuarakan langsung oleh para pedagang dan warga yang menggantungkan hidup mereka dari geliat ekonomi wisata tersebut. Salah satunya adalah Sugiantoro, pedagang yang telah bertahun-tahun berjualan di kawasan Santerra. Ia menilai penyegelan akan menjadi pukulan telak bagi kehidupan masyarakat.
Baca juga: Santerra Terancam Disegel, Warga Siap Lawan, LIRA Malang Serukan Perlawanan demi Perut Rakyat !
"Kami sangat keberatan jika objek wisata tersebut disegel. Santerra memberi dampak besar bagi perekonomian warga. Banyak dari kami yang hidup bergantung dari sini untuk kebutuhan keluarga," ungkapnya, Senin (13/6/2025).
Menurutnya, keberadaan Santerra tak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga memutar roda ekonomi desa. Ia menyebut lebih dari 50 warga bekerja langsung di area wisata tersebut. Belum termasuk para pedagang, penyedia jasa ojek, dan warga yang menyewakan lahannya untuk aktivitas pendukung.
“Awalnya banyak warga yang nganggur, sekarang punya penghasilan tetap. Lahan-lahan tidur pun sekarang bermanfaat dan disewa,” imbuhnya.
Senada dengan itu, Heni Purwanti, pedagang lain, menilai keputusan DPRD tidak mencerminkan keberpihakan pada rakyat kecil. Ia menyayangkan jika wakil rakyat justru mengabaikan suara dan kesejahteraan masyarakat.
“Dewan seharusnya membela rakyat, bukan malah mematikan mata pencaharian kami. Harusnya pertimbangkan asas manfaat dulu, bukan langsung segel,” tegasnya.
Desas-desus penyegelan karena alasan belum lengkapnya izin operasional memang belum diklarifikasi secara resmi oleh pihak Pemkab. Namun reaksi masyarakat sudah mulai mengeras. Ancaman pengerahan massa mulai dilontarkan oleh para pedagang dan warga setempat jika penyegelan tetap dilakukan.
“Kalau Pemkab tetap menyegel, kami siap kumpulkan pedagang, tukang ojek, dan warga buat demo ke kantor DPRD,” ancam Sugiantoro.
Para pedagang berharap agar Pemerintah Kabupaten Malang tidak gegabah mengambil keputusan yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa. Mereka menegaskan bahwa Santerra adalah salah satu penggerak ekonomi lokal yang nyata.
“Kami mohon jangan disegel. Santerra bukan cuma tempat wisata, tapi juga tumpuan ekonomi kami,” tandas Heni.
Sementara itu, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRD Kabupaten Malang terkait reaksi keras dari masyarakat tersebut. Namun tekanan publik yang mulai bergulir diprediksi akan memengaruhi arah keputusan ke depan.
Kondisi ini menunjukkan betapa kompleksnya dinamika antara kepentingan regulasi dengan realitas sosial ekonomi di lapangan. Sejumlah pengamat menilai, Pemkab dan DPRD perlu mencari solusi win-win yang tidak mengorbankan warga lokal demi kepentingan administrasi semata.
"Saat rakyat sudah bicara, wakil rakyat seharusnya lebih banyak mendengar," komentar salah satu tokoh masyarakat setempat yang enggan disebut namanya.
Ketegangan antara pemerintah dan masyarakat Desa Pandesari ini menjadi cermin penting bahwa setiap kebijakan harus mempertimbangkan aspek manfaat sosial yang riil, bukan semata kepatuhan administratif yang kaku. Jika tidak, bukan tidak mungkin, desakan rakyat akan berubah menjadi gelombang perlawanan yang jauh lebih besar.
(Reagan)
Editor : Reagan