Berita-compasnews.com_Bengkayang,Kalbar//Ironi di perbatasan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, terus mencuat ke publik. Di saat Presiden RI, Kapolri hingga Kapolda Kalbar telah berulang kali menegaskan agar praktik ilegal diberantas habis, faktanya arus barang selundupan dari Malaysia justru berjalan mulus tanpa hambatan.
Mulai dari gudang penampung hingga truk-truk bermuatan barang ilegal, semua bebas melintas siang maupun malam. Publik bertanya-tanya: siapa aktor di balik operasi besar-besaran mafia perbatasan ini?
Herman Planet Angkat Bicara: Jangan Hanya Omon-Omon
Herman Planet, mantan Anggota DPRD Bengkayang dari Partai Perindo sekaligus Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Perbatasan Jagoi Babang, menilai aparat belum serius.
“Kalau hanya omon-omon, anak kecil pun bisa. Saya minta Kapolda Kalbar melalui Dirkrimsus jangan sekadar retorika. Barang ilegal keluar masuk Kalbar sudah terang benderang. Kalau tidak ada tindakan tegas, kami bersama masyarakat perbatasan dan media akan mendatangi Polda Kalbar untuk menekan aparat bertindak,” tegas Herman.
[caption id="attachment_71394" align="aligncenter" width="300"]
Oplus_0[/caption]
Ia juga meminta media proaktif mengungkap fakta di lapangan. Barang-barang impor tanpa dokumen resmi terus membanjiri pasar, merugikan pendapatan negara, sementara aparat yang seharusnya menjaga kedaulatan justru terkesan tutup mata.
Bea Cukai, Polri, TNI: Alat Negara Kalah oleh Mafia?
Investigasi lapangan menunjukkan, truk-truk bermuatan barang ilegal dari Malaysia bebas melewati jalur resmi maupun jalur tikus. Anehnya, melewati pos Bea Cukai, Polsek, hingga pos TNI, barang selundupan tetap lolos tanpa hambatan.
Gudang penampungan di kawasan Jagoi Babang hingga Bengkayang kota berdiri kokoh, tak tersentuh aparat. Publik pun menaruh curiga: apakah ada permainan oknum di balik semua ini?
Padahal, dengan perangkat negara yang lengkap — Bea Cukai, Polri, TNI, BIN, hingga pemerintah daerah — mustahil mafia bisa bergerak bebas tanpa ada “bekingan”.
Bahaya Besar: Runtuhnya Perekonomian Negara
Kebocoran pajak dan bea masuk akibat barang ilegal bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan kejahatan ekonomi nasional. Negara dirugikan miliaran rupiah, sementara mafia memperkaya diri.
Jika dibiarkan, konsekuensinya serius: runtuhnya perekonomian negara, krisis kepercayaan publik terhadap aparat, hingga semakin lebarnya kesenjangan sosial. Program presiden untuk memperbaiki ekonomi rakyat bisa hancur di tangan segelintir oknum.
Herman: Penanganan Harus Multidoor
Herman menegaskan, penindakan terhadap kejahatan ini harus menyentuh semua lini.
“Ini bukan sekadar soal barang ilegal. Ada potensi pencucian uang, kerugian pajak, dan jaringan mafia internasional. Penanganannya harus multidoor: pidana, perdata, administratif, hingga TPPU,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antarinstansi: Bea Cukai, Polri, TNI, Kejaksaan, hingga pemerintah daerah. Penegakan hukum tidak boleh berhenti di pelaku lapangan, tapi harus menjerat aktor intelektual dan korporasi besar di balik mafia perbatasan.
Tiga Pilar Strategi
Untuk memperkuat pertahanan ekonomi negara, Herman menawarkan tiga langkah utama:
1. Pencegahan – memperketat pengawasan perbatasan dengan teknologi modern.
2. Penegakan hukum tegas – menindak semua pelaku, termasuk oknum aparat.
3. Pemulihan kerugian negara – memastikan pendapatan kembali masuk ke kas negara, bukan kantong mafia.
“Kalau negara serius, mafia perbatasan tidak ada apa-apanya dibanding alat negara yang kita miliki. Tinggal ada niat atau tidak,” pungkasnya.
Pewarta: Kusnadi
Editor : Kusnadi
