Berita-compasnews.com, Bengkayang,Kalbar,Rapat paripurna DPRD Bengkayang yang membahas KUA-PPAS 2026 mendadak panas. Sorotan tajam mencuat setelah muncul usulan kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan anggota dewan dengan nilai fantastis, yakni sekitar Rp 2,8 miliar.Jam,at 3/10/2025
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Debit, SH, didampingi Wakil Ketua, dihadiri Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, SE., M.M., Wakil Bupati H. Syamsul Rizal, jajaran Pemda, dan 19 anggota DPRD. Dalam forum itu ditandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS antara pimpinan DPRD dan Bupati sebagai dasar penyusunan APBD 2026.
Ketua DPRD Debit menegaskan bahwa KUA-PPAS adalah instrumen penting dalam mengawal arah pembangunan:
“Kami berharap APBD 2026 benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi,” ujarnya.
Namun, publik dikejutkan dengan sikap Ketua Fraksi Partai Gerindra, Edi Mustari, yang memilih tidak masuk ruang paripurna dan bertahan di ruang Fraksi Gerindra. Dalam wawancara dengan media, ia menyampaikan alasannya secara tegas:
“Rapat ini belum final … terkait kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan sebesar Rp 2,8 miliar saya belum sepakat. Saya memilih tidak masuk ke ruang paripurna sebagai bentuk protes agar perhitungan ini dikaji ulang,” tegas Edi Mustari.
Ia menambahkan, skala prioritas seharusnya jelas dan berpihak kepada rakyat:
“Masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. Daripada menaikkan tunjangan, lebih baik dialokasikan untuk pembangunan di tiap dapil. Kondisi ekonomi Bengkayang saat ini belum pas untuk wacana kenaikan tunjangan.”
Sikap Edi Mustari langsung menuai respon dari kalangan pers. Ketua Pokja PWI Bengkayang, Yulizar, ikut menyoroti keras rencana tersebut.
“Kenaikan tunjangan transportasi dan rumah itu perlu dikaji ulang. Alangkah baiknya kalau diserap untuk pembangunan desa atau setiap kecamatan, karena di situlah kebutuhan nyata masyarakat,” tegas Yulizar.
Nada serupa disampaikan Ketua SMSI Kabupaten Bengkayang, Rinto Andreas. Menurutnya, besarnya angka kenaikan tunjangan justru tidak sejalan dengan realitas di lapangan.
“Kenaikan ini terlalu signifikan. Akan lebih bijak bila anggaran tersebut dialokasikan ke sektor yang langsung dirasakan masyarakat. Masih banyak pelosok dapil yang butuh jalan, penerangan listrik, dan pembangunan dasar lainnya,” kritik Rinto.
Absennya Gerindra di paripurna kali ini kian menambah sorotan publik. Pertanyaan besar pun mencuat: apakah kenaikan tunjangan Rp 2,8 miliar ini sudah melalui pembahasan transparan, atau justru dipaksakan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil?
Rapat paripurna memang ditutup dengan doa bersama, tetapi polemik yang ditinggalkan jauh dari kata selesai. Kenaikan tunjangan DPRD kini resmi menjadi bola panas politik yang terus bergulir di Bengkayang.
Editor : Kusnadi
