Berita-compasnews.com,Kalbar//Dua hari terakhir, tensi politik di Kalimantan Barat memanas. Pernyataan Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus, yang mengaku tidak dilibatkan dalam proses pelantikan pejabat eselon I dan II, viral dan memicu reaksi keras dari tokoh adat hingga masyarakat akar rumput.
Salah satu suara paling lantang datang dari Libertus Hansen,SH.,M.Si, Ketua DAD Kecamatan Mentrado sekaligus Kepala Benua Garantunkg, Ia menegaskan bahwa tindakan Gubernur Kalbar Rian Norsan yang tidak mengikutsertakan wakilnya sendiri dalam proses pelantikan maupun penjaringan pejabat telah mencederai prinsip kebersamaan.
“Saya ini sejak awal diminta mendukung Krisantus ketika beliau maju sebagai calon gubernur. Kolaborasi Dayak–Melayu awalnya harmonis. Tapi dengan kejadian seperti ini, kami sebagai tokoh adat kecewa dan tidak terima,” tegas Libertus.
Menurutnya, meski pengangkatan pejabat eselon merupakan hak prerogatif gubernur, secara etika politik dan budaya, kebersamaan dalam satu paket kepemimpinan tidak boleh diabaikan.
“Ini satu paket. Masing-masing punya hak dan kewenangan. Tapi dalam keputusan besar seperti ini Wakil Gubernur malah ditinggalkan? Bagi kami orang Dayak, itu tindakan tidak menghargai adat,” ujarnya.
Tokoh Adat Ancam Gerakan Massa
Libertus menyatakan pihaknya siap menggalang massa untuk menuntut keadilan bagi Krisantus yang disebut tak dilibatkan dalam:
Pembahasan APBD,
Kebijakan kenaikan Baperjakat,
Pengangkatan pejabat eselon II.
“Kami tidak berpihak kepada siapa pun. Kalau salah tetap salah. Termasuk soal kasus Rubini di Mempawah, biarkan hukum berjalan. Tapi sekarang kami lihat Norsan seperti menunjukkan kekuatan, seolah lebih berkuasa dari Tuhan,” ujarnya menohok.
Ia menegaskan bahwa posisi gubernur merupakan amanah Tuhan, dan tidak semestinya mengesampingkan wakil yang selama ini berada dalam satu paket kepemimpinan.
Kasus Korupsi Ikut Disorot
Libertus juga menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto, Kejaksaan Agung, dan lembaga antikorupsi mengusut tuntas berbagai dugaan korupsi di Kalbar.
Disebutkan bahwa ada dua kepala daerah yang sedang hangat diperiksa dan beberapa sudah dipanggil sebagai saksi. Yang terbaru, anak Gubernur Kalbar turut dipanggil KPK terkait kasus pekerjaan jalan di Mempawah.
“Kami minta tokoh-tokoh lain seperti ICW bersuara untuk kebenaran. Kalbar harus bersih dari korupsi agar pembangunan bisa dinikmati masyarakat,” tegasnya.
Krisis Harmoni Kian Terang
Pengabaian terhadap Wakil Gubernur dalam berbagai kebijakan strategis ini dinilai sejumlah pengamat sebagai bukti bahwa hubungan Gubernur–Wakil Gubernur Kalbar memang tengah retak.
Jika pelantikan pejabat tetap dipaksakan tanpa melibatkan Krisantus, Libertus Hansen SH.,M.Si, memastikan massa akan turun ke Pontianak sebagai bentuk protes besar-besaran.
Editor : Kusnadi
