Berita-compasnews.com,Bengkayang,Kalbar//Persoalan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Kalimantan Barat mulai menemukan titik terang.
Berdasarkan berbagai informasi yang dihimpun, ketersediaan BBM dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi.
Hal tersebut disampaikan oleh Lasarus, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan. Ia mengaku telah menerima laporan dari berbagai pihak, mulai dari Gubernur Kalbar, Wali Kota Pontianak, Kapolda Kalbar, pemerintah daerah, hingga pihak Pertamina.
Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada kelangkaan BBM, melainkan terganggunya rantai distribusi.
"Dari informasi yang saya terima, stok BBM cukup. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir atau panik," ujarnya.
Lasarus menjelaskan, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan distribusi BBM tidak berjalan optimal.
Pertama, masih adanya sejumlah SPBU yang melakukan pemesanan Delivery Order (DO), namun belum melakukan pembayaran. Akibatnya, Pertamina tidak dapat menyalurkan BBM ke SPBU tersebut.
Kedua, menjelang Lebaran, distribusi mengalami kendala karena sebagian sopir armada pengangkut mengambil cuti, sehingga proses pengiriman tidak berjalan maksimal.
Menanggapi kondisi tersebut, ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh, baik oleh pemerintah maupun Pertamina.
Ia juga meminta agar SPBU yang tidak profesional dalam pengelolaan distribusi BBM diberikan sanksi tegas.
"Kalau tidak kompeten mengelola SPBU, tutup saja. Jangan menyusahkan rakyat. Masih banyak pihak lain yang mampu dan mau menjalankan usaha di sektor migas ini dengan baik," tegasnya.
Ia turut mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, untuk mengurai persoalan distribusi secara menyeluruh agar tidak terulang kembali.
"Kalau stok cukup tapi tidak sampai ke masyarakat, berarti ada masalah di rantai distribusi. Itu yang harus diperbaiki," tambahnya.
Dengan kondisi tersebut, masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying), karena ketersediaan BBM dipastikan aman.
Sementara itu, salah seorang masyarakat Bengkayang, Zakarias, menilai persoalan Delivery Order (DO) yang disampaikan Lasarus perlu menjadi perhatian serius, khususnya di daerah.
Minggu(22/3/2026)
"Apa yang disampaikan Pak Lasarus sangat benar dan perlu evaluasi terhadap SPBU yang tidak profesional. Kami mendukung langkah beliau sebagai Anggota DPR RI," ujarnya.
Editor : Kusnadi
