Berita-compasnews.com, Surabaya – Dinamika ruang publik dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bagaimana arus informasi di media sosial mampu membentuk persepsi secara masif. Dalam kurun akhir 2025 hingga awal 2026, berbagai narasi yang berkembang turut menyeret nama kelompok MADAS ke dalam pusaran perhatian publik. Minggu (5/4/2026).
Fenomena ini memperlihatkan perubahan fungsi media sosial yang tidak lagi sekadar menjadi ruang interaksi, melainkan juga arena pembentukan opini yang kerap kali berjalan tanpa verifikasi utuh. Berbagai informasi yang beredar tidak selalu disajikan secara lengkap, melainkan dalam potongan narasi yang berpotensi menimbulkan stigma.
Situasi mulai memanas setelah munculnya pernyataan dari salah satu pejabat publik, Armuji, yang kemudian berkembang luas di ruang digital. Pernyataan tersebut ditafsirkan beragam oleh publik dan memicu gelombang reaksi yang tidak terkendali. Dalam perkembangannya, isu tersebut diarahkan pada pembentukan persepsi negatif terhadap MADAS.
Berbagai tudingan pun bermunculan, mulai dari isu sosial hingga dugaan konflik kepentingan. Namun, sebagian narasi tersebut dinilai belum memiliki dasar yang jelas. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana opini dapat terbentuk lebih cepat dibandingkan proses klarifikasi yang seharusnya menjadi rujukan utama.
Puncak ketegangan terjadi pada tanggal 26, ketika aksi massa berlangsung di Surabaya yang berujung pada perusakan kantor MADAS. Peristiwa tersebut semakin memperkeruh situasi, di tengah derasnya arus informasi yang terus berkembang di media sosial.
Tidak berhenti di situ, narasi di ruang digital terus bergulir dalam beberapa pekan berikutnya. Berbagai akun anonim dan konten viral dinilai turut memperkuat persepsi tertentu, sehingga memperbesar potensi konflik sosial.
Menanggapi hal tersebut, pada tanggal 5, Ketua Umum MADAS menempuh langkah hukum dengan melaporkan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ke Polda Jawa Timur terhadap salah satu akun media sosial. Langkah ini dinilai sebagai upaya konstitusional untuk menanggapi penyebaran informasi yang dianggap merugikan.
Namun demikian, langkah tersebut juga memunculkan beragam interpretasi di tengah masyarakat. Sebagian pihak menilai adanya dinamika komunikasi publik yang belum sepenuhnya kondusif, sehingga memunculkan persepsi yang berbeda-beda.
Pada tanggal 6, Armuji menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik. Pernyataan tersebut diharapkan dapat meredakan ketegangan, meskipun respons di media sosial menunjukkan bahwa perdebatan masih terus berlangsung.
Situasi semakin kompleks ketika rencana penyegelan yang dijadwalkan pada 12 Januari 2026 mengalami penundaan melalui proses pengadilan. Penundaan tersebut merupakan bagian dari mekanisme hukum, namun kembali menjadi bahan perdebatan di ruang publik.
Di sisi lain, sejumlah pihak menyoroti adanya konten-konten provokatif yang dinilai memperkeruh keadaan. Narasi yang mempertentangkan kelompok masyarakat disebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman yang lebih luas.
Meski demikian, sejumlah kalangan menilai bahwa pada dasarnya tidak terdapat konflik mendasar antar kelompok masyarakat. Yang terjadi lebih kepada perbedaan persepsi yang dipengaruhi oleh arus informasi yang tidak sepenuhnya utuh.
Seiring berjalannya waktu, muncul harapan agar situasi dapat kembali kondusif melalui pendekatan dialog, penegakan hukum, serta peningkatan literasi informasi di tengah masyarakat.
Pada akhirnya, dinamika ini menjadi pengingat bahwa kebenaran membutuhkan proses, dan setiap persoalan akan menemukan titik terang pada waktunya.
Editor : Badwi
