Berita-compasnews.com, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan reaktivasi Instalasi Karantina Terpadu Jawa Timur di kawasan Puspa Agro, Jumat (8/5/2026). Peresmian ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem karantina nasional sekaligus mempertegas posisi Jawa Timur sebagai gerbang utama konektivitas logistik Indonesia bagian barat dan timur.
Acara tersebut dihadiri Kepala Badan Karantina Indonesia beserta jajaran pejabat pusat dan daerah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Kepala Kanwil Bea Cukai Jatim I Rusman Hadi, Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta Amir Hasanuddin, tenaga ahli utama Badan Karantina Indonesia Hidayat, serta pelaku usaha dan asosiasi logistik maupun pertanian.
Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan Jawa Timur memiliki peran vital dalam arus perdagangan nasional dan internasional. Tingginya lalu lintas komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan di Jawa Timur yang mencapai lebih dari 350 ribu frekuensi media pembawa setiap tahun menjadi alasan penting penguatan sistem karantina terpadu.
“Jawa Timur merupakan salah satu pintu masuk utama ekspor impor komoditas dan lalu lintas domestik Indonesia Timur. Sebagai lumbung pangan nasional, Jawa Timur memasok bahan pangan berkualitas ke berbagai wilayah dengan dukungan industri manufaktur yang kuat,” ujar Khofifah.
Menurutnya, pembentukan Badan Karantina Indonesia pada 2024 menjadi langkah penting pemerintah dalam mengintegrasikan layanan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan secara nasional. Reaktivasi instalasi karantina terpadu di kawasan Puspa Agro pada awal 2026 menjadi bagian dari strategi besar memperkuat konektivitas logistik nasional.
“Instalasi karantina terpadu ini mendukung strategi gerbang baru Nusantara sebagai pusat konektivitas logistik dan ekonomi penghubung Indonesia Barat dan Timur,” katanya.
Prosesi peresmian berlangsung semarak dengan penampilan Tari Remo yang menggambarkan semangat arek-arek Suroboyo melalui gerakan energik dan dinamis sebagai bentuk penghormatan kepada tamu undangan.
Sementara itu, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur Sokhib menjelaskan bahwa instalasi karantina di kawasan Puspa Agro sebenarnya telah dirintis sejak 2013 melalui nota kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemprov Jatim.
Kerja sama tersebut kemudian diperkuat melalui penandatanganan MoU antara Badan Karantina Indonesia dan Pemprov Jatim pada Juli 2025, dilanjutkan proses pelimpahan aset pada Maret 2026. Instalasi itu resmi kembali beroperasi sejak 30 Maret 2026.
“Lahan milik pemerintah di kawasan Puspa Agro ini mencapai 2,8 hektare dengan fasilitas yang sangat mendukung pelaksanaan karantina terpadu hewan, ikan, dan tumbuhan,” jelasnya.
Ia menegaskan reaktivasi instalasi tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, Pemprov Jatim, PT Jatim Graha Utama, instansi vertikal, hingga para mitra karantina.
Kepala Badan Karantina Indonesia menyebut Instalasi Karantina Terpadu Jawa Timur sebagai yang pertama di Indonesia dan diharapkan menjadi model nasional bagi daerah lain.
“Ini instalasi terpadu pertama dan satu-satunya saat ini. Karena itu kami sengaja mengundang kepala-kepala balai dari berbagai daerah agar ke depan memiliki semangat membangun sistem serupa,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan biosecurity nasional melalui sistem karantina yang modern dan terintegrasi. Ancaman masuknya penyakit hewan maupun organisme berbahaya dinilai dapat berdampak besar terhadap ketahanan pangan dan ekonomi nasional.
Ia mencontohkan masuknya hewan ilegal pembawa virus Penyakit Mulut dan Kuku yang sempat menyebabkan kerugian besar dan menurunkan populasi ternak nasional. Selain itu, pihaknya juga mengungkap adanya temuan pakan yang dicampur narkoba sebagai bentuk ancaman baru yang perlu diantisipasi melalui pengawasan karantina yang lebih ketat.
“Karantina hadir untuk memastikan lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan berjalan aman dan sehat sehingga tidak menimbulkan ancaman bagi masyarakat maupun ekonomi negara,” tegasnya.
Dengan sistem pelayanan terintegrasi atau one stop service, keberadaan instalasi ini diharapkan mampu mempercepat proses ekspor impor dan distribusi antardaerah karena seluruh layanan karantina kini berada dalam satu kawasan.
“Kalau sebelumnya terpisah-pisah, sekarang menjadi one stop service. Ini akan membuat proses logistik lebih efisien, efektif, murah, dan transparan,” katanya.
Pemerintah berharap keberadaan Instalasi Karantina Terpadu Jawa Timur mampu memperkuat pengawasan lalu lintas komoditas strategis, mempercepat distribusi logistik nasional, sekaligus mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Editor : Badwi
