Jumat, 23 Okt 2026 05:50 WIB

Aliansi L3GAM Gelar Tahlilan di DPRD Probolinggo, Amirul Haris Kritik Pengawasan

Berita-compasnews.com, Probolinggo - Aliansi L3GAM menggelar aksi simbolis berupa pemberian karangan bunga dan tahlil bersama di depan Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (21/10/2026).

Aksi yang melibatkan lima lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut menjadi bentuk kritik terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, terutama dalam menyikapi persoalan perjalanan dinas luar negeri delegasi Pemerintah Kabupaten Probolinggo ke China.

Melalui aksi tersebut, Aliansi L3GAM menyuarakan kekecewaan terhadap respons legislatif atas persoalan yang sebelumnya dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Mereka menilai DPRD perlu mengambil langkah lanjutan untuk memastikan persoalan administrasi dan penggunaan anggaran perjalanan dinas tersebut memperoleh kejelasan.

Ketua DPD LIN Probolinggo, Amirul Haris, menyebut persoalan perjalanan dinas ke China tidak semestinya berhenti pada forum RDP. Menurutnya, DPRD perlu mendalami dugaan maladministrasi yang disampaikan aliansi, termasuk persoalan kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan persyaratan perjalanan dinas luar negeri dan pencairan anggaran.

“Sangat miris melihat kondisi yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Kami dari Aliansi L3GAM telah melaksanakan RDP untuk mengklarifikasi dugaan maladministrasi yang berpotensi menimbulkan persoalan dalam penggunaan APBD. Dalam forum tersebut, menurut kami, masih terdapat persoalan dokumen administrasi yang perlu dijelaskan secara terbuka,” ujar Amirul.

Ia menjelaskan, pihaknya menyoroti keterangan dalam RDP yang menurut aliansi belum disertai dokumen tertulis yang mereka persoalkan. Amirul juga menyatakan bahwa persoalan tersebut telah dicatat dalam notulen rapat sehingga perlu menjadi dasar bagi DPRD untuk melakukan pendalaman lebih lanjut.

Amirul Haris menilai DPRD perlu mempertimbangkan langkah pengawasan lanjutan, termasuk pembentukan panitia khusus (pansus) apabila memenuhi ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

“Kami menyayangkan belum adanya langkah lanjutan yang terlihat sesuai harapan kami. DPRD memiliki fungsi pengawasan yang harus dijalankan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan. Kami berharap persoalan ini tidak berhenti pada RDP, tetapi ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen dan klarifikasi kepada pihak terkait,” tegasnya.

Menurut Amirul, dugaan penyimpangan dalam penggunaan APBD harus diperiksa secara objektif. Ia menilai transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui dasar administrasi, proses pencairan anggaran, serta pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas tersebut.

Menanggapi aksi Aliansi L3GAM, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra JK, menyampaikan apresiasi terhadap perhatian dan pengawasan yang dilakukan elemen masyarakat.

Oka menilai masukan dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menjadi bahan evaluasi bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugas kelembagaan. Aspirasi tersebut, menurut keterangan yang disampaikan, diharapkan menjadi perhatian bersama di lingkungan legislatif.

Ia juga memandang partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, termasuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Tanggapan Oka tersebut menjadi bagian penting dalam pemberitaan ini. Namun, apresiasi terhadap aspirasi masyarakat belum dengan sendirinya menjelaskan langkah konkret yang akan ditempuh DPRD untuk menindaklanjuti persoalan perjalanan dinas ke China. Karena itu, kejelasan mengenai tindak lanjut hasil RDP, pemeriksaan dokumen, dan kemungkinan langkah pengawasan berikutnya masih menjadi hal yang perlu dikonfirmasi.

Bagi Aliansi L3GAM, pemberian karangan bunga dan tahlilan merupakan simbol kritik terhadap fungsi pengawasan DPRD yang mereka nilai belum berjalan sebagaimana diharapkan.

Amirul Haris menyebut pihaknya tidak ingin kritik tersebut dimaknai sebagai penolakan terhadap keberadaan DPRD. Sebaliknya, aliansi berharap lembaga legislatif kembali menjalankan kewenangannya secara aktif dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah.

“Kami menilai fungsi pengawasan DPRD seolah-olah telah mati. Namun, kami berharap ini bukan kematian abadi, melainkan hanya mati suri yang bisa dibangkitkan kembali melalui lantunan tahlil ini. Kami ingin DPRD kembali menjalankan fungsi pengawasannya secara nyata, terutama ketika muncul persoalan yang berkaitan dengan uang rakyat,” ungkapnya.

Aliansi L3GAM berharap DPRD memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut hasil RDP dan memastikan setiap dugaan persoalan administrasi diperiksa berdasarkan bukti serta peraturan perundang-undangan.

(Redaksi)

Editor : Badwi