Berita-compasnews.com, Kayong Utara - Langkah penertiban dan pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kilogram terus dilakukan oleh Pertamina di Kabupaten Kayong Utara. Salah satunya ditujukan kepada Pangkalan LPG Ratna Sari, yang kini telah diberikan Surat Peringatan (SP) 1 serta sanksi skorsing terhitung mulai tanggal 16 Oktober hingga 31 Oktober 2026.
Merespons tindakan tersebut, pemilik Pangkalan LPG Ratna Sari memberikan klarifikasi dan hak jawabnya. Ia mengakui serta menyadari pentingnya menjaga kepatuhan ke depan dan berkomitmen tidak mengulangi pelanggaran yang sama.
"Kami selaku cabang akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Desa Sejahtera, Kabupaten Kayong Utara. Ke depannya kami akan lebih menjaga diri agar hal serupa tidak terulang kembali," ungkap pemilik pangkalan.
Harapan Warga: Satu Harga, Keadilan untuk Semua
Masyarakat Desa Sejahtera menyambut baik langkah pengawasan ini. Warga berharap tindakan ini menjadi awal terciptanya harga yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Kami berharap kepatuhan terhadap HET benar-benar menjadi prioritas utama. Semoga ke depannya kami bisa mendapatkan LPG 3 kg dengan harga yang wajar dan sama di mana pun kami membelinya," ujar seorang warga Desa Sejahtera.
Kades Aris Zona menjelaskan Pengawasan Harus Terus Berjalan, Jangan Sampai LPG Subsidi Ikut Terdampak
Kepala Desa Sejahtera, Aris Zona, juga menyampaikan harapannya agar pengawasan tidak berhenti pada surat peringatan saja, melainkan berjalan secara konsisten agar manfaat LPG bersubsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
"Pengawasan harus terus berjalan. Apalagi saat ini kebutuhan masyarakat desa jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Satu pangkalan saja jelas tidak akan mampu mencukupi kebutuhan desa kita. Belum lagi kita baru saja dilanda musibah karhutla — jangan sampai LPG subsidi juga ikut terdampak dan justru makin sulit kami dapatkan," tegas Aris Zona. (jul)
Editor : Badwi
