Berita-compasnews.com,PONTIANAK,KALBAR – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pontianak terus menunjukkan komitmen tegasnya dalam menegakkan supremasi hukum yang bersih dan berintegritas. Kabar ini menjadi angin segar bagi para pencari keadilan, mengingat prinsip fundamental peradilan—yakni integritas dan independensi—menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.
Proses hukum di PN Pontianak dipastikan berjalan murni, adil, dan tunduk secara mutlak pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Tidak ada ruang bagi pihak mana pun, sekecil apa pun relasi kuasa yang mereka miliki, untuk mengintervensi jalannya proses peradilan.
Persidangan Bukan Ajang Pertarungan Opini, Ditegaskan bahwa ruang sidang adalah panggung pembuktian hukum secara objektif, bukan medium untuk bertarung opini di ranah publik. Oleh karena itu, pengadilan memberikan ruang dan hak yang sepenuhnya setara (equality before the law) kepada para pihak yang berperkara.
Sesuai regulasi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun pihak Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk menyampaikan alat bukti, menghadirkan saksi, hingga mengajukan keterangan ahli. Fakta-fakta hukum inilah yang akan diuji secara terbuka di muka persidangan," yang memperlihatkan kesiapan para praktisi hukum dalam mengawal kasus di PN Pontianak.
Fokus Dakwaan dan Independensi Hakim, Sesuai dengan hukum acara yang berlaku, arah persidangan sepenuhnya berpusat pada dakwaan JPU. Pemeriksaan dan pembuktian mutlak difokuskan pada tindak pidana yang dituduhkan beserta bukti pendukungnya. Pengadilan tidak akan membiarkan proses sidang melebar membahas hal-hal fiktif di luar materi dakwaan resmi.
Lebih lanjut, Majelis Hakim yang memegang amanah besar sebagai wakil Tuhan di muka bumi dilindungi oleh regulasi pembuktian. Merujuk pada aturan hukum acara pidana yang ketat, hakim hanya akan menjatuhkan putusan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan nuraninya sendiri.
Tidak boleh ada satu pun kelompok kepentingan, kekuatan politik, maupun tekanan opini publik yang mencoba menggiring atau menekan Majelis Hakim untuk memutus perkara demi menguntungkan pihak tertentu.
Hormati Due Process of Law, Publik didesak untuk menghormati due process of law (proses hukum yang adil dan benar) sebagai wujud kematangan warga negara hukum.
Hukum harus dibiarkan bekerja tanpa tekanan. Hanya dengan cara itulah, putusan yang dihasilkan PN Pontianak nantinya tidak sekadar memberikan kepastian hukum, melainkan juga melahirkan keadilan yang sejati dan bermartabat bagi masyarakat. Mari bersama-sama mengawal proses peradilan ini dengan menjunjung tinggi etika, menjaga marwah pengadilan, dan menerima hasil akhir yang diputus murni berdasarkan alat bukti yang sah di mata hukum.
Editor : Kusnadi
