Berita-compasnews.com, Probolinggo – Penanganan perkara dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menjadi sorotan setelah tersangka Anwar Sadad (AS) kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Senin (9/11/2026) sebagaimana yang dilansir dari media online detikNews dengan alasan agenda reses yang telah terjadwal menjadi perhatian serius Presiden Gerakan Aktivis Pelayan Kesejahteraan Masyarakat (GAPKM), Juned ST. Menurutnya, persoalan hukum yang sedang ditangani KPK tidak boleh terus terhambat oleh agenda politik. Mana yang lebih penting, agenda reses atau kewajiban memenuhi proses penegakan hukum? Pertanyaan inilah yang menurut GAPKM harus dijawab secara tegas oleh KPK.
Juned ST mendesak KPK tidak memberikan ruang bagi berlarut-larutnya proses pemeriksaan terhadap Anwar Sadad. Jika panggilan sebelumnya tidak dipenuhi, penyidik harus segera mengambil langkah sesuai ketentuan hukum, termasuk menjadwalkan ulang pemeriksaan dan mempertimbangkan upaya paksa apabila persyaratan hukumnya terpenuhi.
"Ini bukan persoalan agenda politik atau kegiatan pribadi. Ini persoalan hukum. KPK harus tegas, jangan sampai proses penegakan hukum justru kalah oleh kesibukan seorang tersangka. Kepentingan pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas," Tegas Juned, saat dikonfirmasi di Istana Naga,10/11/2026.
GAPKM juga mendesak KPK membongkar seluruh jaringan dugaan korupsi dana hibah Jatim, bukan hanya berhenti pada sejumlah nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dugaan komitmen fee atau ijon sebesar 15–20 persen dalam pengondisian alokasi dana hibah serta dugaan pemotongan anggaran oleh koordinator lapangan sebesar 20–30 persen harus ditelusuri melalui pemeriksaan menyeluruh. Seluruh pokmas, yayasan, koordinator lapangan dan pihak yang diduga menikmati aliran uang harus diperiksa berdasarkan bukti transaksi, dokumen pencairan serta laporan pertanggungjawaban.
"Jangan sampai anggaran dalam proposal berbeda jauh dengan uang yang benar-benar diterima masyarakat. KPK harus membongkar siapa yang mengatur, siapa yang meminta fee, siapa yang memotong, dan siapa yang menikmati uang tersebut," Lanjutnya.
Menurut Juned, persoalan ini menyangkut uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Jika dugaan praktik ijon dan pemotongan anggaran terbukti, maka dampaknya bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan berpotensi merampas hak masyarakat penerima hibah. Karena itu, GAPKM meminta KPK melakukan penelusuran terhadap seluruh aliran dana, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain yang selama ini belum tersentuh proses hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan, jaringan politik, atau pengaruh kekuasaan.
GAPKM juga mengingatkan komitmen KPK yang menargetkan penyelesaian perkara dana hibah Jatim pada akhir 2026. Waktu penyelesaian semakin terbatas sehingga pemeriksaan terhadap Anwar Sadad dan pendalaman terhadap jaringan perkara harus dilakukan secara serius, terukur, dan transparan. "Kami tidak ingin kasus besar ini terus berlarut-larut. KPK harus menuntaskan perkara sesuai target akhir tahun ini. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena penanganannya terlihat lamban, sementara uang rakyat yang diduga diselewengkan belum seluruhnya terungkap," Tandas Juned.
Lebih lanjut, Juned ST menegaskan GAPKM tidak akan tinggal diam apabila muncul kekhawatiran bahwa penegakan hukum dipengaruhi tekanan politik atau kekuatan pihak tertentu.
"KPK jangan lembek dan jangan takut terhadap tekanan politik. Kami bersama masyarakat Jawa Timur siap menjadi garda terdepan membela KPK RI dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Kami ingin KPK berdiri tegak, independen, dan tidak tunduk kepada kepentingan siapa pun. Marwah penegakan hukum harus dijaga agar kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat Indonesia," Tegasnya.
Editor : Badwi
