PPK & Konsultan Pengawas Jadi Sorotan, Potensi Kerugian Negara Mengemuka

Reporter : Kusnadi

Berita-compasnews.com,Bengkayang,Kalbar//Tahap lanjutan investigasi proyek Rehabilitasi Jembatan Subah–Ledo mengarah pada peran krusial Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan konsultan pengawas. Pasalnya, penggunaan struktur lama berbahan kayu sebagai bagian utama konstruksi dinilai tidak sejalan dengan prinsip rehabilitasi jembatan bernilai hampir Rp2 miliar.

Dalam proyek konstruksi yang dibiayai APBD, PPK memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab penuh atas kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan desain, spesifikasi teknis, serta nilai kontrak. Sementara konsultan supervisi bertugas memastikan tidak terjadi penyimpangan metode kerja maupun penurunan mutu konstruksi.

Baca juga: Anggaran Rp1,9 Miliar, Jembatan Subah–Ledo Masih Bertumpu Kayu: Ahli Konstruksi Soroti Risiko Teknis & Dugaan Mark-Up

Mengacu UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020, pembiaran terhadap metode kerja yang menyimpang dapat dikategorikan sebagai kelalaian serius, bahkan berpotensi mengarah pada kerugian keuangan negara apabila nilai pekerjaan tidak sebanding dengan output fisik di lapangan.

Indikasi yang Perlu Didalami Aparat Penegak Hukum:

• Kesesuaian gambar rencana vs realisasi fisik

• Alasan teknis penggunaan struktur lama

• Perhitungan volume dan harga satuan pekerjaan

• Peran aktif atau pasif konsultan pengawas

• Potensi mark-up nilai pekerjaan jembatan komposit

Peringatan Dini untuk Pengguna Anggaran

Sejumlah pihak menilai proyek ini berpotensi menjadi preseden buruk jika dibiarkan tanpa evaluasi menyeluruh. Infrastruktur publik seharusnya dibangun dengan orientasi umur panjang, keselamatan, dan efisiensi anggaran, bukan sekadar menggugurkan pekerjaan.

⚖️ LANGKAH HUKUM & KOMITMEN MEDIA

Sebagai bentuk tanggung jawab jurnalistik dan kontrol sosial, Berita-compasnews.com memastikan:

✅ Mengawal proyek ini secara berkelanjutan

✅ Menyusun laporan pengaduan resmi ke Kejaksaan Negeri

✅ Tembusan ke KPK

✅ Mendorong audit teknis dan audit anggaran independen

Langkah ini diambil agar setiap potensi kerugian negara dapat diungkap dan ditindak, serta menjadi peringatan bahwa proyek infrastruktur publik bukan ruang abu-abu untuk kompromi mutu dan hukum.

🧭 PENUTUP & KOMITMEN MEDIA

Berita-compasnews.com menegaskan bahwa pengawalan proyek ini bukan untuk menghakimi, melainkan memastikan uang publik digunakan secara tepat, aman, dan berumur panjang.

 

Editor : Kusnadi

Kriminal
Berita Populer
Berita Terbaru