Berita-compasnews.com, Kayong Utara – Persoalan dukungan operasional bagi relawan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kayong Utara kembali menjadi sorotan.
Bantuan uang tunai sebesar Rp25 juta yang diserahkan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan pada 21 September 2026 untuk masing-masing dapur umum relawan hingga kini disebut belum dapat dimanfaatkan oleh salah satu dapur umum.
Baca juga: Karhutla Mengganas, Basecamp LPHD Simpang Keramat Ludes Terbakar, Warga Titip Harapan ke Pemerintah
Padahal, dapur umum tersebut menjadi salah satu penopang kebutuhan konsumsi para relawan yang berada di lapangan untuk membantu penanganan karhutla.
Berdasarkan keterangan resmi Pemprov Kalbar, pada 21 September 2026 Gubernur Ria Norsan memang menyerahkan bantuan kepada dua dapur umum swadaya masyarakat di Kecamatan Sukadana. Masing-masing dapur umum disebut menerima uang tunai Rp25 juta, selain bantuan logistik berupa beras, gula, dan minyak goreng.
Namun, persoalan muncul ketika bantuan uang tunai tersebut disebut belum dapat digunakan oleh salah satu dapur umum.
Kepala Dapur Umum Relawan Karhutla Kayong Utara, Mia Sari Heryeti, sebagaimana diberitakan Kayong Informasi, Kamis (1/10/2026), mengungkapkan bahwa dapur umum masih memiliki utang kepada toko untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan.
“Belum ak, nilah, kami bah ade hutang dengan toko, dan ikan ape jadi nunggu kan itu am,” ujar Mia.
Pernyataan tersebut menggambarkan kondisi di lapangan yang cukup memprihatinkan. Di tengah relawan yang terus membantu penanganan karhutla, kebutuhan dapur umum justru disebut masih harus dipenuhi dengan cara berutang.
Mia juga menyebut pihaknya telah memenuhi persyaratan administrasi dan menyerahkan proposal sebagaimana yang diminta.
“Padahal persyaratannye udah kite penuhi, sekaligus proposal ape diminta tu. Ape jak kendalanya,” tambahnya.
Kondisi tersebut tentu menimbulkan pertanyaan publik mengenai mekanisme pencairan bantuan yang sebelumnya telah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Bukan soal besar kecilnya bantuan, tetapi soal kepastian dukungan kepada relawan.
Baca juga: Protes Warga di Medsos, Rekom SpeadBodt Sukadana Pontianak, Dishub Kayong Utara Membenarkan
Jika bantuan Rp25 juta memang telah diserahkan secara simbolis pada 21 September, publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai tahapan administrasi dan mekanisme pencairannya hingga bantuan tersebut benar-benar dapat digunakan oleh dapur umum.
Terlebih, Pemprov Kalbar sendiri sebelumnya menyatakan bahwa bantuan tersebut diberikan untuk mendukung operasional dapur umum yang menyediakan makanan bagi para relawan penanganan karhutla.
Pertanyaannya, di tahap mana proses pencairan bantuan tersebut saat ini?
Apakah masih terdapat kendala administrasi, mekanisme penyaluran, atau persoalan teknis lainnya?
Dan yang tidak kalah penting, bagaimana nasib para pemilik toko atau warung lokal yang disebut telah memberikan bahan kebutuhan dapur secara utang?
Mereka juga masyarakat kecil yang membutuhkan kepastian pembayaran.
Baca juga: MIRIS! Ribuan Warga Kayong Utara Keluhkan Bantuan Beras Terhenti, Desil Mendadak Naik
Karena itu, diperlukan penjelasan secara terbuka dari pihak terkait agar tidak muncul berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Relawan membutuhkan dukungan nyata, bukan sekadar seremoni penyerahan.
Apalagi mereka bekerja di lapangan membantu menangani karhutla yang berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan.
Media ini membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun pihak terkait untuk menjelaskan secara transparan mengenai status bantuan Rp25 juta tersebut.
(Tim)
Editor : Badwi