Berita-compasnews.com,Bengkayang,Kalbar//Pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkayang terkait klaim progres 100% pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Lembah Bawang memicu gelombang protes. Klarifikasi sepihak yang disampaikan melalui media lain tersebut dinilai menyesatkan dan berbanding terbalik dengan realita pahit yang ditemukan tim investigasi di lapangan pada 24 Desember 2025.
Berdasarkan hasil monitoring langsung serta dialog dengan warga di tiga desa terdampak, klaim keberhasilan proyek senilai Rp 10,4 Miliar tersebut hanyalah isapan jempol belaka. Berikut rincian kejanggalan di tiap titik proyek:
1. Desa Papan Uduk (Anggaran Rp 4,09 Miliar)
Fakta di lapangan menunjukkan kegagalan fungsi total. Sebanyak 150 KK penerima manfaat di desa ini belum teraliri air. Bahkan, sebagian kecil yang sudah mengalir pun kondisinya memprihatinkan.
"Air yang keluar sangat kecil, mohon maaf, seperti air kencing. Di Desa Tempapan bahkan 160 KK sama sekali belum ada aliran air, sementara bak penampungnya terpantau masih kosong melompong. Di mana letak keberhasilan 100% yang diklaim Dinas?" ujar tim investigasi.
2. Desa Godang Damar (Anggaran Rp 3,00 Miliar)
Klaim tuntas 100% di desa ini adalah Hoaks. Di sekitar kediaman Kepala Desa Godang Damar sendiri, ditemukan beberapa rumah yang belum teraliri air. Selain itu, pengerjaan box meteran air nampak sangat jauh dari standar profesional. Finishing coran nampak kasar, asal jadi, dan tidak diselesaikan secara rapi. Hal ini memicu pertanyaan besar mengenai standar pengawasan dinas terkait.
3. Desa Saka Taru (Anggaran Rp 3,26 Miliar)
Meski air sudah mengalir karena sumber air yang melimpah dari Gunung Bawang, persoalan serius terletak pada kualitas infrastrukturnya. Pembangunan Intake (bak penampung) nampak kurang kokoh dan kualitas pengecoran dinding beton diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi (Spek) perencanaan awal. Publik menantang Kadis PUPR untuk membuka data Spek awal dan membandingkannya langsung di lapangan, bukan hanya berteori di depan buku di kantor.
TOMAS: Kadis Hanya "Buka Buku" di Kantor
Seorang Tokoh Masyarakat (TOMAS) Kecamatan Lembah Bawang yang memantau proyek sejak awal, mengecam keras sikap defensif Kadis PUPR. Menurutnya, klarifikasi yang dilakukan di dalam kantor tanpa melihat kondisi hutan dan pemukiman warga adalah bentuk pengelabuan publik.
"Klarifikasi Kadis itu menyesatkan. Jangan berdalih dengan buku di kantor seperti orang baru bangun tidur. Turun ke lapangan, cek pembangunan Intake yang asal jadi dan pipa-pipa yang hanya digeletakkan di atas tanah. Kami menantang Kadis untuk mengukur langsung kualitas beton di sana," tegas TOMAS dengan nada tinggi.
Kejanggalan Fisik: Dudukan Meteran Retak dan Tipis
Investigasi lebih dalam mengungkap bahwa tapak atau dudukan tembok meteran air di rumah-rumah warga dibangun sangat tipis sehingga saat ini sudah mengalami keretakan. Jika hal ini disebut sesuai standar oleh Dinas PUPR, maka standar kualitas pembangunan di Kabupaten Bengkayang patut dipertanyakan secara hukum.
Ujian Nyata Bagi Kejati Kalbar
Munculnya klaim 100% di tengah kondisi infrastruktur yang amburadul diduga kuat merupakan taktik untuk memuluskan pencairan dana di akhir tahun anggaran. Masyarakat kini menagih janji Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat untuk melakukan audit fisik independen.
"Kami mendesak Kejati Kalbar menurunkan tim ahli teknis untuk menguji kualitas beton dan volume pekerjaan. Jangan sampai uang rakyat miliaran rupiah menguap untuk proyek yang hanya bertahan seumur jagung dan menjadi ajang bancakan oknum yang tidak bertanggung jawab," tutup laporan tersebut.
Editor : Kusnadi
