Berita-compasnews.com, Kayong Utara – Sejumlah wali murid di Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, mengeluhkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di salah satu Taman Kanak-Kanak (TK) negeri setempat. Biaya yang dibebankan dinilai cukup tinggi dan tidak sejalan dengan program prioritas pemerintah daerah terkait pendidikan gratis.
Keluhan ini bermula dari keresahan para orang tua siswa baru yang mengaku harus membayar sejumlah biaya saat pendaftaran. Untuk biaya awal masuk, wali murid menyebutkan adanya pungutan mencapai Rp900.000 per siswa yang mencakup seragam sekolah, SPP, serta alat tulis kantor (ATK).
“Belum lagi untuk keperluan foto, kami dikenakan biaya sebesar Rp470.000 per siswa. Itu pun diwajibkan foto di tempat yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Kalau foto sendiri, katanya dimarahi,” ungkap salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (2/5/2026).
Ia juga menambahkan bahwa seluruh kesepakatan biaya tersebut tidak disertai dengan dokumen tertulis, melainkan hanya disampaikan secara lisan kepada para wali murid.
“Tidak ada kesepakatan tertulis, semuanya hanya lisan. Bahkan untuk seragam, diwajibkan beli baru dari pihak tertentu, tidak boleh pakai baju bekas dari murid tahun sebelumnya, padahal masih layak pakai,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, pihak media telah melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara, Jumadi Gading. Ia menyampaikan apresiasi atas informasi yang diberikan dan berjanji akan segera menindaklanjuti laporan tersebut.
“Terima kasih atas informasinya teman-teman media. Secepatnya, hari Senin (4/5/2026), saya akan memanggil kepala sekolah untuk dimintai keterangan,” ujar Jumadi Gading.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena dinilai bertentangan dengan komitmen pemerintah daerah yang mengedepankan program pendidikan gratis sebagai salah satu prioritas utama. Wali murid berharap adanya transparansi serta kejelasan terkait kebijakan biaya pendidikan di sekolah negeri.
Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah yang bersangkutan belum memberikan keterangan resmi.
Editor : Badwi
