Berita-compasnews.com, Probolinggo - Pernyataan Bupati Probolinggo Gus Haris dalam acara pelantikan pejabat eselon II di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa, Kraksaan, Senin (20/10/2025), diberbagai media online memantik bara di ruang publik. Dengan nada tinggi dan gestur yang terkesan pongah, sang Bupati melontarkan kalimat yang kini menjadi sorotan tajam.
“Jangan ada pejabat yang menernak LSM dan media .”
Baca juga: Bupati Probolinggo Apresiasi Aksi Heroik Polisi Yang Lumpuhkan Dua Begal Bersajam
Kalimat yang terdengar ringan di telinga pejabat, namun bagi kalangan aktivis dan jurnalis, ucapan itu seperti tamparan keras. Diduga pernyataan itu bukan sekadar spontanitas, melainkan bentuk sikap anti kritik yang kian menegaskan aroma ketidaknyamanan terhadap fungsi kontrol sosial masyarakat.
Pernyataan “menernak media” bukan hanya tidak pantas, tapi juga mencerminkan kesombongan arogansi kekuasaan. Kata-kata itu menodai makna kemerdekaan pers dan mencoreng wajah pemerintahan yang seharusnya terbuka terhadap kritik. Di ruang publik, ucapan itu kini dianggap sebagai simbol arogansi birokrasi di mana kritik dianggap gangguan, dan media diposisikan sebagai ternak, bukan mitra bangsa.
Padahal, di balik setiap tajuk berita, di balik setiap liputan investigatif, ada perjuangan jurnalis dan aktivis yang mempertaruhkan idealisme. Mereka bekerja bukan untuk “dipelihara”, tapi untuk mengawasi agar kekuasaan tidak lupa daratan. Tapi entah mengapa, ucapan Gus Haris justru terkesan merendahkan fungsi sosial masyarakat, seolah kontrol publik hanyalah pengganggu kebijakan.
Baca juga: Kades Klampokan Diduga Fasilitasi Kampanye Salah Satu Bakal Calon Bupati Probolinggo
Lebih ironis lagi, pernyataan itu dilontarkan dalam forum pelantikan pejabat eselon II momen yang seharusnya menjadi panggung integritas dan semangat reformasi birokrasi. Namun yang muncul justru kesan Bupati tidak percaya pada bawahannya, seolah semua pejabat perlu diperingatkan agar tidak “bermain” dengan media. Akibatnya, tata kelola pemerintahan pun menjadi tidak optimal. Mutasi jabatan yang semestinya membawa penyegaran, kini terasa 'percuma', karena iklim ketakutan terhadap kritik telah lebih dulu menyesakkan udara pemerintahan.
Kritik keras pun datang dari Jamaluddin, Ketua IWP (Ikatan Wartawan Probolinggo). Dengan nada pedas, ia menegaskan,
“Seharusnya Bupati Fokus untuk perubahan menuju Probolinggo Sae sesuai dengan slogan sewaktu kampanye. infrastruktur itu diurus! Mulai dari Sumberanyar Paiton, Kotaanyar
, Sambirampak lor dan Kidul, Gondosuli. Jangan cuma pencitraan di Sosial Media seperti di Tiktok. Kalau cuma pencitraan, akibatnya ya seperti ini , fungsi kontrol sosial masyarakat disepelekan. Rakyat jadi tidak percaya lagi pada pemerintah daerah. Dulu katanya mau membawa perubahan yang lebih SAE, sekarang pertanyaannya, SAE untuk siapa?”
Pernyataan Jamaluddin menggambarkan kekecewaan mendalam terhadap arah komunikasi pemerintahan saat ini dan Bupati tidak cukup minta maaf dan klarifikasi melalui media tapi dibuktikan dengan kerja nyata. Bukannya mempererat sinergi dengan masyarakat, justru membangun tembok kecurigaan.
Dan jika ini dibiarkan, bukan mustahil kepercayaan publik terhadap Bupati dan jajarannya akan makin tergerus.
Sebuah ironi di tanah yang dulu berharap perubahan. Kini rakyat hanya bisa bertanya lirih “Apakah suara kami masih didengar atau hanya dianggap ternak yang harus diam?”.
Juned st
Editor : Badwi