Berita-Compasnews.com,Bengkayang,Kalbar // Gelombang penonaktifan massal kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) mengguncang Kabupaten Bengkayang. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 03/HUK/2026, sebanyak 18.030 jiwa warga Bengkayang resmi kehilangan jaminan kesehatan gratisnya terhitung sejak 1 Februari 2026.
Langkah pusat yang didasari pemutakhiran data melalui sistem Desil SIKS-NG ini memicu kekhawatiran luas, mengingat akses kesehatan merupakan hak konstitusional yang tidak boleh terputus oleh persoalan administratif.
Baca juga: Dewan Pengawas BPJS Apresiasi Pelayanan RS Bhayangkara Surabaya
Dinsos Bengkayang: "Terjadi Kekacauan Hampir di Seluruh Indonesia"
Merespons kondisi tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Bengkayang bergerak cepat. Saat dikonfirmasi oleh tim redaksi Compasnews.com, perwakilan Dinsos Bengkayang, I Made Putra Negara, mengakui adanya dinamika besar dalam kebijakan ini.
"Sejak penonaktifan pada Februari lalu, terjadi kekacauan hampir di seluruh Indonesia. Namun, kementerian bergerak cepat dan masyarakat yang terdampak secara otomatis mulai direaktivasi kembali," ujar I Made Putra Negara kepada Compasnews.com.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkayang tidak tinggal diam. Konsolidasi intensif telah dilakukan dengan pihak BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, serta seluruh Puskesmas se-Kabupaten Bengkayang untuk mempermudah syarat reaktivasi.
"Kami sudah melakukan konsolidasi untuk mempermudah persyaratan reaktivasi BPJS, apalagi bagi masyarakat yang harus dirawat karena penyakit katastropik," tambahnya.
Baca juga: BPJS Apresiasi Dukungan Luar Biasa Polri Dalam Implementasi JKN Melalui Layanan SKCK
Mekanisme Reaktivasi: Warga Diberi Waktu 6 Bulan
Pemerintah Daerah mengimbau masyarakat agar tidak panik namun tetap proaktif. I Made Putra Negara menekankan bahwa ada jendela waktu kritis bagi warga untuk mengurus kembali haknya.
"Infokan kepada masyarakat, 6 bulan setelah Februari, reaktivasi BPJS PBI JK masih bisa dilakukan segera dengan melengkapi persyaratan. Reaktivasi bisa melalui Pendamping Desa atau langsung datang ke Kantor Dinsos P3A Bengkayang," tegasnya.
Analisis: Negara Tak Boleh Kalah oleh Algoritma
Baca juga: Pilar Pengendalian Mutu dan Biaya BPJS Kesehatan: Urgensi Real Cost di Rumah Sakit
Meski regulasi pusat bertujuan agar bantuan sosial lebih tepat sasaran (khususnya menyasar warga di Desil 6-10 yang dianggap mampu), realitas di lapangan seringkali menunjukkan data yang tidak sinkron. Upaya Pemkab Bengkayang untuk memperpendek birokrasi bagi pasien darurat dan penyakit katastropik merupakan langkah kemanusiaan yang krusial di tengah kaku-nya sistem digital pusat.
Ketegasan Bupati Bengkayang melalui Surat Edaran Nomor 400.9.11.1/18/SOSP3A-B menjadi payung hukum bagi aparat desa untuk melakukan validasi ulang. Kini, bola panas ada di tingkat desa; sejauh mana pendamping desa mampu menyisir warga miskin yang "terdepak" oleh sistem agar tidak ada satu pun warga Bengkayang yang kehilangan hak berobat.
Redaksi: Compasnews.com akan terus mengawal proses reaktivasi ini hingga seluruh warga yang berhak mendapatkan kembali jaminannya tanpa hambatan administratif yang berkepanjangan.
Editor : Kusnadi