Berita-compasnews.com, Probolinggo – Dunia pendidikan di Kabupaten Probolinggo kembali menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan dua siswa di SD Mutif Kraksaan tidak dapat mengikuti ujian akibat terkendala tunggakan pembayaran bulanan. Peristiwa tersebut memicu kritik dari berbagai kalangan karena dinilai mencederai hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa diskriminasi ekonomi.
Kasus ini tidak hanya dipandang sebagai persoalan administrasi sekolah semata, melainkan juga menjadi potret buram sistem pendidikan yang dinilai mulai kehilangan sisi kemanusiaan terhadap peserta didik dari keluarga kurang mampu. Anak-anak yang seharusnya fokus belajar dan mengejar cita-cita justru harus menghadapi tekanan mental akibat persoalan ekonomi keluarga.
Baca juga: Sengketa Tanah Warisan di Satreyan Memanas, Ahli Waris Tempuh Jalur Hukum
Situasi tersebut dinilai sangat memprihatinkan. Di usia sekolah dasar, anak-anak semestinya mendapatkan dukungan penuh untuk tumbuh dan belajar, bukan malah menerima rasa malu karena tidak dapat mengikuti ujian bersama teman-temannya. Dampak psikologis dari peristiwa seperti ini dikhawatirkan dapat membekas dalam jangka panjang.
Kondisi ekonomi keluarga yang menjadi penyebab keterlambatan pembayaran seharusnya menjadi pertimbangan kemanusiaan bagi pihak sekolah. Di tengah situasi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil, banyak orang tua harus berjuang memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Karena itu, pendidikan seharusnya hadir sebagai jalan harapan, bukan menjadi tambahan beban bagi rakyat kecil.
Jika benar ujian dijadikan alat tekanan agar wali murid segera melunasi tunggakan, maka hal tersebut dianggap bertentangan dengan nilai moral dan tujuan utama pendidikan itu sendiri. Sekolah semestinya menjadi ruang yang melindungi hak belajar setiap anak tanpa memandang latar belakang ekonomi.
Sorotan juga diarahkan kepada pemerintah dan instansi pendidikan terkait. Selama ini anggaran pendidikan kerap disebut sebagai prioritas nasional, namun di lapangan masih ditemukan dugaan siswa yang terancam kehilangan hak belajar karena faktor biaya. Kondisi itu memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas kebijakan pendidikan yang selama ini dijalankan.
Erik Ledyson DP selaku Menteri Pendidikan GAPKM turut angkat bicara terkait polemik tersebut. Ia menilai apabila dugaan tersebut benar terjadi, maka hal itu merupakan bentuk kegagalan moral dalam dunia pendidikan.
“Kalau benar siswa ditahan hak ikut ujiannya karena tunggakan, ini sangat memalukan. Anak-anak jangan dijadikan korban keadaan ekonomi orang tuanya. Pendidikan seharusnya menjadi penyelamat masa depan, bukan alat tekanan terhadap rakyat miskin,” tegas Erik, Rabu (20/5/2026).
Ia juga mengingatkan agar dunia pendidikan tidak berubah menjadi arena diskriminasi ekonomi terselubung, di mana siswa dari keluarga mampu mendapatkan perlakuan berbeda dibanding siswa dari keluarga kurang mampu.
Baca juga: Diduga Sebar Fitnah dan Ancaman Santet, Elok Resmi Dilaporkan ke Polres Probolinggo
Kasus ini menjadi perhatian serius masyarakat dan diharapkan ada evaluasi menyeluruh dari pemerintah maupun pihak sekolah agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Sebab pendidikan merupakan hak dasar setiap anak bangsa yang tidak boleh terhambat hanya karena persoalan ekonomi keluarga.
Red
Editor : Badwi