Berita-compasnews.com, Probolinggo — Angin malam Paiton seolah membawa bisik-bisik ganjil ketika sekelompok tokoh agama berkumpul di kediaman pria yang sudah berbulan-bulan menyandang status tersangka. MWC NU Paiton menggelar doa bersama untuk bencana Aceh dan Sumatera di rumah Mahrus, tersangka kasus dugaan dana hibah Jatim. Yang membuat publik terperanjat, Camat Paiton Abdul Bari turut hadir di tengah acara yang menyerupai panggung pengaburan jejak.
Di mata banyak warga, suasana itu seperti adegan ironi yang dijahit terlalu kasar. Sebuah doa untuk korban bencana, tapi dilantunkan di tempat yang hingga kini masih menjadi simbol aib pengelolaan anggaran daerah. Seperti bayangan yang menempel di dinding sehingga timbul pertanyaan publik makin apa sebenarnya yang sedang dicuci dengan air doa itu.
Presiden GAPKM, Juned ST, angkat suara dengan nada yang terdengar seperti palu godam menghantam meja. Ia menyorot keras manuver keagamaan yang digunakan di tengah status hukum yang belum tuntas.
“Ini sungguh sangat ironis. Tersangka dugaan dana hibah Jatim tampak lihai bersembunyi di balik pakaian religius untuk menutupi keburukannya. Kami mendesak KPK segera menangkap Mahrus dan Anwar Sadad. Mereka sudah menerima gaji negara dan fasilitas, padahal status tersangka mereka ditetapkan sejak Juli 2024,” Ujarnya.
Di luar rumah itu, publik membisikkan rasa kesal yang makin menebal bagaikan bara yang dikipasi angin. Sebagian warga menyebut kehadiran pejabat dan organisasi besar dalam agenda tersebut sebagai langkah keliru yang bisa menopang legitimasi moral seorang tersangka, meski dibungkus doa sekalipun.
Hingga berita ini diterbitkan, ketua MWC NU Paiton belum memberikan keterangan apa pun kepada awak media. Pesan masuk, namun tak ada jawaban seperti pintu yang sengaja dibiarkan rapat.
Sementara itu, tekanan dari kalangan Nahdliyin juga menguat. Beberapa pihak meminta PCNU Kabupaten Kraksaan turun tangan untuk menegur pengurus MWC NU Paiton agar tidak mengulangi manuver yang dapat menggores marwah dan martabat organisasi. Mereka menilai langkah semacam itu rawan menjadi preseden buruk, terutama ketika lembaga keagamaan justru terseret masuk ke pusaran kepentingan yang berkabut.
Gelombang kritik pun terus memecah keheningan Paiton. Dan di balik semua itu, publik masih menunggu satu hal yang paling sederhana, kejelasan penegakan hukum, tanpa topeng, tanpa tirai doa yang disalahgunakan, tanpa drama yang berusaha mengelabui nurani.
Redaksi
Editor : Badwi
