Berita-compasnews.com,Bengkayang,Kalbar//Proyek pembangunan SPAM di Dusun Dawar dan Dusun Semadum, Desa Pisak, kini menjadi "monumen" kegagalan infrastruktur di Kabupaten Bengkayang. Anggaran jumbo sebesar Rp 3.914.376.304,87 yang dikelola CV. LIA PERDANA kuat dugaan hanya menjadi ajang pemborosan uang negara akibat perencanaan yang lahir dari balik meja tanpa melihat realita alam.
Perencanaan 'Buta' Lapangan: Intake Rapuh Diterjang Arus
Kerusakan fatal pada struktur intake tak lama setelah kontrak berakhir menjadi bukti nyata bahwa kajian teknis proyek ini sangat diragukan. Aliran sungai yang besar dan deras di lokasi pembangunan seharusnya menjadi variabel utama dalam perencanaan. Namun, kenyataan di lapangan berbicara lain; intake dibangun tanpa penguatan cor beton yang memadai.
Kuat dugaan, perencanaan proyek ini hanya dilakukan "di atas meja" tanpa melakukan survei hidrologi yang matang. Akibatnya, struktur yang seharusnya kokoh justru jebol dari samping. Upaya menambal kerusakan dengan beronjong batu sungai yang ukurannya tidak memadai hanyalah "obat penenang" sementara yang tidak akan bertahan lama.
Beronjong 'Abal-Abal' Menutupi Dosa Teknis
"Operasi senyap" perbaikan menggunakan beronjong batu sungai di lokasi intake disinyalir merupakan upaya menutupi kesalahan teknis pembangunan awal. Penggunaan batu sungai yang kecil dan tidak sesuai spesifikasi teknis bangunan air menunjukkan adanya pengabaian standar keselamatan infrastruktur demi meraup keuntungan lebih besar.
Kualitas Pipa dan SR: Bom Waktu Kerusakan
Bukan hanya intake, penanaman pipa yang bersentuhan langsung dengan tanah tanpa proteksi teknis adalah tindakan konyol dalam dunia konstruksi besi. Ini adalah "bom waktu" korosi yang akan membuat pipa keropos dalam waktu singkat. Begitu pula dengan meteran air (SR) yang dibiarkan "mengambang" tanpa alas cor—sebuah potret nyata pengerjaan yang tidak profesional dan minim pengawasan dari Dinas terkait.
Rakyat Menuntut Keadilan: Demo dan Pilih Kasih
Anggaran hampir 4 Miliar Rupiah seharusnya bisa memberikan air bersih ke seluruh rumah warga tanpa terkecuali. Namun, yang terjadi justru praktik "pilih kasih" dalam pembagian sambungan rumah. Warga yang geram bahkan sempat menggelar Aksi Demo untuk menuntut hak mereka.
"Jangan sampai anggaran miliaran ini hanya mengalir ke kantong kontraktor dan oknum pejabat, sementara airnya tidak mengalir ke rumah semua warga. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi!" tegas seorang warga saat aksi berlangsung.
Ke mana Fungsi Pengawasan PPK?
Ketidakhadiran PPK dan pengawas lapangan saat kerusakan terjadi menjadi tanda tanya besar. Jika perencanaan sudah salah sejak awal dan pengerjaan dilakukan asal-asalan, maka ada indikasi pembiaran yang mengarah pada kerugian keuangan negara.
Sampai berita ini diterbitkan, pihak PPK maupun kontraktor CV. LIA PERDANA belum bisa dihubungi untuk memberikan klarifikasi terkait amburadulnya kualitas proyek ini. Redaksi Berita-compasnews.com tetap membuka ruang hak jawab sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Editor : Kusnadi
