Berita-compasnews.com, Kayong Utara - Warga Pulau Mayak, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, mengeluhkan tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang mereka sebut masih berada di atas harga yang seharusnya dapat dijangkau masyarakat.
Keluhan tersebut menjadi perhatian karena di wilayah Pulau Mayak telah terdapat SPBU 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) yang dibangun dengan tujuan memperluas akses masyarakat terhadap BBM. Namun, warga mempertanyakan mengapa harga BBM yang mereka dapatkan masih dinilai memberatkan, khususnya bagi nelayan dan petani.
Warga Sebut Harga dari SPBU Mencapai Rp11.500 per Liter
Menurut keterangan warga dalam video yang diterima redaksi, Pertalite disebut diperoleh dengan harga sekitar Rp11.500 per liter sebelum kemudian dijual kembali secara eceran kepada masyarakat dengan harga yang disebut mencapai Rp14.000 per liter.
Salah seorang warga menyebut harga tersebut berkaitan dengan mekanisme pembelian melalui pihak yang disebut sebagai pemodal atau pengecer.
“Kalau dari SPBU harganya Rp11.500, bagaimana kami menjualnya? Akhirnya di eceran bisa sampai Rp14.000,” ungkap warga tersebut.
Keterangan itu tentu perlu mendapatkan klarifikasi dari pihak pengelola SPBU 3T maupun instansi terkait, terutama mengenai harga resmi penyaluran, mekanisme distribusi, serta siapa saja yang diperbolehkan membeli dan menyalurkan BBM kepada masyarakat.
Pertanyaan Besar soal Harga dan Distribusi
Keluhan warga tersebut memunculkan pertanyaan publik: mengapa BBM yang disalurkan melalui fasilitas SPBU 3T masih dapat diterima masyarakat dengan harga yang dinilai tinggi?
Warga berharap pemerintah dan pihak berwenang tidak hanya memastikan ketersediaan BBM, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap rantai distribusi hingga sampai kepada konsumen akhir.
Pasalnya, bagi masyarakat kepulauan yang sebagian besar menggantungkan kehidupan dari aktivitas nelayan dan pertanian, kenaikan harga BBM secara langsung dapat meningkatkan biaya operasional dan berdampak pada penghasilan mereka.
“Kalau Pertalite sampai Rp14.000, kami sangat berat. Kami ini nelayan, bukan pengusaha. Kalau biaya untuk melaut semakin besar, bagaimana kami bisa mendapatkan penghasilan?” keluh Indi.
SPBU 3T Jangan Sampai Kehilangan Fungsi Sosialnya
Keberadaan SPBU 3T semestinya menjadi solusi bagi masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses distribusi BBM.
Karena itu, warga meminta agar Pemkab Kayong Utara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pertamina, serta aparat pengawas terkait turun langsung melakukan pengecekan terhadap harga dan mekanisme distribusi BBM di Pulau Mayak.
Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan apakah harga Rp11.500 dari SPBU tersebut memang merupakan harga resmi sesuai ketentuan atau terdapat komponen biaya lain dalam proses distribusi yang menyebabkan harga menjadi lebih tinggi.
Jika benar terdapat penyimpangan dalam mekanisme distribusi, masyarakat berharap dilakukan tindakan sesuai ketentuan. Sebaliknya, apabila terdapat faktor biaya distribusi yang memang dibenarkan, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan keresahan dan tanda tanya di tengah masyarakat.
Berita Compas membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak pengelola SPBU 3T Pulau Mayak, Pertamina, maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan mengenai harga dan mekanisme distribusi BBM tersebut.
(Jul)
Editor : Badwi
