BeritaKompas.com, MALANG - Pernyataan dari Kepala Kepolisian Resor Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, mengenai pentingnya menjaga netralitas Polri dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 adalah sebuah tindakan yang krusial dalam menjaga integritas dan keamanan proses demokrasi di Indonesia. Netralitas Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting agar proses pemilihan berjalan adil dan transparan.
Pernyataan ini disampaikan oleh AKBP Putu Kholis Aryana saat menjadi pembicara dalam dialog interaktif ‘Idjen Talk’ yang diselenggarakan secara daring oleh Radio City Guide 911 FM, di Malang, Selasa (7/11/2023).
Dalam dialog interaktif 'Idjen Talk,' yang diadakan secara daring, Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, juga menyoroti berbagai potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu, seperti politik identitas, isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan), money politics, dan berita hoaks. Hal ini menunjukkan kesadaran akan potensi masalah yang dapat mengganggu proses demokrasi.
Untuk mengatasi potensi kerawanan tersebut, pihak kepolisian telah membentuk satuan tugas dalam Operasi Mantab Brata Semeru 2023-2024, yang akan bertindak untuk menjaga keamanan selama tahapan Pemilu 2024. Mereka juga telah melakukan langkah-langkah strategis mulai dari perencanaan, pengorganisasisan, hingga pelatihan untuk menghadapi pemilu. Selain itu, kerjasama dengan unsur TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan selama pemilu.
"Kami melihat beberapa kerawanan, namun tentunya ini bukan untuk khawatirkan publik. Tetapi bagaimana kami aparatur keamanan negara mempersiapkan diri untuk memastikan Pemilu ini setiap tahapannya bisa berjalan aman dan lancar,” kata AKBP Putu di Malang, Selasa (7/11).Selain itu, narasumber dari kalangan akademisi dan pegiat komunitas juga membahas tentang tahapan kerawanan Pemilu yang dapat dibagi menjadi tiga fase: fase persiapan, fase pelaksanaan, dan fase paska pelaksanaan Pilihan Legislatif dan Pilihan Presiden. Kerawanan seperti perbedaan pandangan di antara para pemangku kepentingan dan isu-isu yang sulit dijawab dengan jelas oleh media muncul selama fase persiapan.
“Tapi tentunya kami tidak bekerja sendiri, kami juga dibantu unsur TNI, pemerintah daerah, dan yang paling penting adalah yang paling membantu kami yaitu kedewasaan masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi,” ungkap Kapolres.Mengenai penyebaran hoaks, Mira Daniswara dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Korwil Malang menyatakan bahwa terdapat banyak hoaks yang menyerang kedua kubu pasangan Capres dan Cawapres serta penyelenggara pemilu pada Pemilu 2019. Mafindo telah mempersiapkan satuan tugas untuk memerangi hoaks dalam menghadapi Pemilu 2024 dengan melakukan kolaborasi dengan pegiat anti-hoaks dan media online untuk melakukan cek fakta terhadap isu-isu yang disangka sebagai narasi disinformasi.
“Misalnya hoax tentang isi kontainer berisi surat suara yang dicoblos, hoax menyerang penyelenggara Pemilu sehingga kredibilitasnya turun,” kata Mira.Hal ini dilakukan untuk meningkatkan literasi media dan digital masyarakat agar mereka terhindar dari fitnah dan disinformasi, terutama di wilayah Malang Raya. Satgas Pemilu 2024 yang dibentuk oleh Mafindo bertujuan untuk melawan hoaks yang berbahaya dan perlu dihadapi dalam pemilu tersebut.
“Oleh karena itu kenapa Mafindo perlu membuat satgas Pemilu 2024. Karena di Malang sendiri banyak hoax yang berbahaya dan perlu dilawan,” pungkas Mira.(Reagan)
Editor : Reagan
