Beritakompas.com, Pandeglang - Endy Jibril yang kerap disapa Abi Jibril al-Bantani, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, (DPW) Gerakan Aktivis Pelayan Kesejahteraan Masyarakat (G-APKM) Provinsi Banten, yang juga Kaperwil Banten Media Berita Kompas.com, Angkat bicara, Terkait dengan pengalokasian dan penggunaan dana desa perlu adanya peran serta media masa sebagai bentuk informasi dan transparansi publik, agar tepat sasaran sesuai harapan pemerintah dalam mewujudkan mengentaskan kemiskinan, serta memajukan pembangunan dan perekonomian masyarakat.
Informasi publik salah satu sarana dan solusi bagi pemerintahan desa dalam mempublikasikan setiap kegiatan pembangunan desa yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD)," jelasnya.
Saat di temui kepala desa Gerendong, Kecamatan Koroncong "Ramdoni" Mengatakan, Saya sangat menyayangkan denga adanya pemberitaan di salah satu media online yang tanpa konfirmasi lagi ke saya, menurut saya harus nya konfirmasi dulu jangan maen asal tayang karena belum tentu rekaman tersebut itu benar, karena menurut saya selama itu kebijakan dari pimpinan kenapa tidak kita harus patuhi.
Selama itu didasari kesepakatan kenapa harus dipermasalahkan, dan sangat efektif seandainya ada wartawan yang belum terdaftar di Pemdes, selama itu datangnya atas dasar jalin sinergitas positif kenapa tidak dan saya akan selalu terima dengan kunjungan awak media atau wartawan tersebut yang jelas dalam menjalankan tugas sesuai aturan kode etik jurnalistik Id Card, Surat Tugas dan nama tercantum di Box redaksi.
Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018, kalau dikaji dari aspek hukumnya memang tidak ada masalah tapi dalam hal ini masih banyak wartawan atau jurnalis yang ada di kabupaten Pandeglang yang namanya belum tertulis atau tercantum di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang.
“Masih Kata Endy Jibril : Pengawasan yang paling utama adalah masyarakat itu yang lebih utama, maka dari itu mari kita bersama-sama turut mengawal pengalokasian dana desa, agar sesuai peruntukannya demi tercapainya cita-cita bangsa di setiap aspek pembangunan desa agar tidak ada penyalahgunaan dalam anggaran Dana Desa,” pungkasnya.
(Toni Metik)
Editor : Badwi
