Berita-compasnews.com, Pandeglang - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, menyelenggarakan sosialisasi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Peserta RT dan RW 176 Orang, yang dilaksanakan pada Kamis 7 November 2024, bertempat di Aula Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
Hadir sebagai pembicara, Camat, Korwil Pendidikan, KUA sebagai wakil Kemenag didaerah dan Kapolsek, Peserta RT dan RW sebanyak 176 Orang.
Point pertama dari 7 arah kebijakan Pendidikan Indonesia 2025-2045 yang digagas oleh bappenas menyebutkan Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun pendidkan dasar dan menengah) dengan menekankan pada masalah pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah (ATS). Sejalan dengan arah kebijakan tersebut Pemerintah Kabupaten pandeglang hadir melalui DPMPD yang berencana akan memberdayakan RT/RW dalam mencari anak putus sekolah agar Kembali ke sekolah melalui program Gerakan Sarerea Lulus Sakola (GSLS) yang sejaan dengan RPJMD Kabupaten Pandeglang 2021-2026 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Gerakan Sarerea Lulus sakola (GSLS) sebagai upaya mengembalikan Anak Tidak Sekolah agar kembali ke bangku sekolah yang sejalan dengan RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 dengan Tujuan Pembangunan BerkelanjutanGSLS Kabupaten Pandeglang memiliki banyak dimensi dari melibatkan pengumpulan data yang akurat.
Penjangkauan dan bantuan yang efektif, revitalisasi gerakan kembali ke sekolah, dan model pembelajaran yang sesuai untuk anak-anak. Karena itu, inisiatif GSLS diawali dengan mengidentifikasi dan memvalidasi daftar target sasaran.
Dengan maksud untuk Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam hal ini RT dan RW dalam rangka: Membantu Kepala Desa melakukan validasi lapangan data anak putus sekolah melalui survei langsung ke keluarga sasaran di lingkungannya, Membantu Kepala Desa Melakukan validasi survei lapangan untuk input data Indeks Desa Membangun.
Tujuan guna Membantu program GSLS dalam rangka mengembalikan anak Tidak sekolah untuk kembali ke Bangku sekolah, serta memenuhi Data hasil validasi lapangan dari RT/RW diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat untuk pengambilan kebijakan yang lebih tepat dan terukur, Meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pandeglang.
Meningkatkan Status Desa dalam Penilaian Indeks Desa membangun sebagai salah satu tolak ukur Indikator Kinerja Daerah.
Toni Metik
Editor : Badwi
