Berita-compasnews.com, Probolinggo - DKUPP Kabupaten Probolinggo justru memilih duduk manis di balik meja. Harga tembakau jatuh seperti daun kering tertiup angin, kualitas khas Paiton tergerus banjir tembakau luar daerah, namun respons pemerintah daerah terdengar datar masih butuh waktu untuk diskusi.
Fakta ini mencuat setelah awak media konfirmasi yang menunjukkan sikap DKUPP yang hanya akan “memantau harga”, bukan melakukan langkah tegas. Bukan sidak, bukan tindakan darurat, hanya pemantauan. Di saat rakyat di bawah berjibaku mempertahankan hidup, birokrasi justru sibuk meracik kalimat aman.
Tembakau Paiton selama ini dikenal punya karakter kuat, serat halus, aroma khas, dan nilai jual tersendiri. Namun identitas itu kini seperti dipreteli perlahan. Masuknya tembakau luar tanpa kendali membuat harga lokal tercekik, petani dan pedagang dipaksa menerima kondisi yang jauh dari kata adil.
Presiden GAPKM, Juned ST, menyampaikan kritik keras yang tak menyisakan ruang abu-abu.
“Ini bukan lagi soal diskusi. Petani sudah di ujung tanduk. DKUPP masih minta waktu? Apa-apaan ini? Negara harus hadir, bukan jadi penonton,” Tegas Juned.
Ia menilai alasan klasik seperti belum adanya payung hukum tidak bisa terus dijadikan tameng.
“Kami tahu kepala dinasnya baru. Kami tahu belum ada perda atau perbup. Tapi kerja DKUPP dan kabid-kabidnya itu apa? Rakyat lapar tidak bisa menunggu regulasi turun dari langit,” Ujarnya dengan nada pedas,31/12/2025.
Menurut Juned, langkah konkret bisa dan harus dilakukan segera. Pengendalian pasokan, perlindungan harga, serta pengakuan kualitas tembakau Paiton adalah kewajiban pemerintah daerah.
“Tidak harus sidak katanya, cukup mantau harga. Kalau cuma mantau, semua orang juga bisa. Yang dibutuhkan petani itu tindakan nyata,” Tambahnya.
Situasi ini menjadi cermin buram kehadiran negara di tingkat daerah. Di satu sisi petani dan pedagang lokal menanggung risiko penuh, di sisi lain DKUPP terkesan bermain aman. Diskusi boleh jalan, tapi ketika harga ambruk dan rakyat tercekik, diam adalah bentuk pengkhianatan.
DKUPP akan terus berdiskusi sambil membiarkan tembakau Paiton tenggelam, atau akhirnya berdiri di barisan petani dan pedagang lokal Karena bagi rakyat, waktu sudah habis.
Redaksi
Editor : Badwi
